Halmaherapedia.com—Pemerintah provinsi melalui Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan pengelolaan ekonomi biru serius mendorong program ini. Hal ini ditegaskan Wagub Sarbi saat memimpin rapat terbatas, Senin (5/1/2026) melibatkan para Asisten dan Staf Ahli. Acara ini digelar di ruang rapat wakil gubernur. Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi sekaligus langkah awal 2026 menyatukan visi dan misi pembangunan daerah.
“Ini sebagai upaya menyelaraskan pelaksanaan program- program prioritas yang dilaksanakan tahun ini.” jelas Wagub.
Terkait penguatan implementasi ekonomi biru di Maluku Utara kata Sarbin, meliputi peningkatan produktivitas perikanan terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.Fokusnya adalah pengembangan komoditas lokal yang bernilai ekspor dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
“Target kita adalah percepatan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan,” katanya .
Kesempatan itu juga dingatkan soal komitmen kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta percepatan pembangunan daerah. Beberapa hal disebut dalam ratas itu terkait MCSP KPK, LHKPN dan rapat evaluasi anggaran. Wagub menginstruksikan pada para asisten dan staf ahki segera lakukan rapat bersama OPD yang menjadi tanggung jawab mereka.
Untuk birokrasi Wagub turut mengingatkan kepada kurang lebih 443 ASN yang sampai saat ini belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN). Soal ini Wagub berharap para Asisten dan Sahli proaktif untuk melakukan sosialisasi pelaporan LHKPN sampai Maret 2026 nanti.
“Saya ingatkan agar seluruh Asisten dan Sahli kembali mengingatkan Kepala OPD untuk menelaah anggaran secara detail. Efektifkan anggaran. Lakukan sinkronisasi dan kembali lihat lagi lalu lakukan rapat bersama tim penyusun anggaran. Pastikan setiap rupiah digunakan untuk masyarakat,” tegasnya.
Rapat terbatas ini sendiri menjadi penanda dimulainya kerja kolaboratif seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk membawa perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(aji)
