Wagub: OPD Terkait Wajib Seriusi Peningkatan Ekonomi Biru

Halmaherapedia.com—Pemerintah provinsi  melalui Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD)   terkait dengan pengelolaan ekonomi biru  serius mendorong program ini. Hal ini ditegaskan Wagub Sarbi  saat memimpin rapat   terbatas, Senin (5/1/2026)  melibatkan para Asisten  dan Staf Ahli.  Acara ini   digelar di ruang rapat wakil gubernur. Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi  sekaligus  langkah awal  2026  menyatukan visi dan misi pembangunan daerah.

“Ini  sebagai upaya  menyelaraskan pelaksanaan program- program prioritas yang  dilaksanakan tahun ini.” jelas Wagub.

Terkait  penguatan implementasi ekonomi biru di Maluku Utara kata Sarbin, meliputi peningkatan produktivitas perikanan terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.Fokusnya adalah pengembangan komoditas lokal yang bernilai ekspor dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.

“Target kita adalah percepatan pembangunan ekonomi inklusif melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan,” katanya .

Kesempatan itu juga dingatkan soal  komitmen kepemimpinan yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta percepatan pembangunan daerah. Beberapa hal  disebut dalam  ratas   itu terkait MCSP KPK, LHKPN dan rapat evaluasi anggaran. Wagub menginstruksikan  pada  para asisten  dan staf ahki  segera lakukan rapat bersama OPD  yang menjadi tanggung jawab mereka.

Untuk birokrasi Wagub turut mengingatkan kepada kurang lebih 443 ASN yang  sampai saat ini belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan sebagai Penyelenggara Negara (LHKPN). Soal ini  Wagub berharap para Asisten dan Sahli proaktif untuk melakukan sosialisasi pelaporan LHKPN sampai  Maret 2026 nanti.

“Saya  ingatkan agar seluruh Asisten dan Sahli kembali mengingatkan Kepala OPD untuk menelaah anggaran secara detail. Efektifkan anggaran. Lakukan sinkronisasi dan kembali  lihat lagi lalu  lakukan rapat bersama tim penyusun anggaran. Pastikan setiap rupiah digunakan untuk masyarakat,” tegasnya.

Rapat terbatas ini sendiri  menjadi penanda dimulainya kerja kolaboratif seluruh jajaran Pemerintah Daerah untuk membawa perubahan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(aji)