Halmaherapedia- Sejumlah mahasiswa bersama LSM WALHI kembali menggelar Aksi Kamisan menyoroti kerusakan ekologis di Pulau Obi. Aksi ini berlangsung di Landmark Ternate, Kamis (22/1/2026).
Aksi solidaritas terhadap warga Kawasi dan sejumlah desa yang terdampak aktivitas pertambangan nikel PT Harita Group tersebut, melibatkan berbagai organisasi kemahasiswaan yakni, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara, Solidaritas Mahasiswa Rakyat Indonesia (SAMURAI), dan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND).
Manajer Kampanye Walhi Maluku Utara, Mubalik Tomagola, menegaskan aksi ini bagian dari langkah solidaritas terhadap warga Kawasi yang selama ini merasakan dampak aktivitas pertambangan nikel PT Harita Group.
“Karena itu, aksi ini bentuk representasi dari masyarakat yang suaranya tidak pernah didengar oleh negara maupun perusahaan. Warga Kawasi selama ini menderita akibat kehadiran PT Harita Group, mereka juga terancam direlokasi,” tegasnya usai aksi.
Mubalik menegaskan, selama ini PT Harita Group telah melakukan kejahatan lingkungan serius sejak 2025 lalu. Peristiwa paling fatal adalah jebolnya tanggul perusahaan yang mengakibatkan banjir besar dan berdampak pada kehidupan warga di sekitar kawasan tambang.
“Ini adalah bencana ekologis akibat kejahatan korporasi. Tanggul jebol menjadi bukti nyata kelalaian dan keserakahan perusahaan,”tekannya.
Berdasarkan catatan WALHI, kata dia, dampak dari jebolnya tanggul PT Harita Group, menyebabkan dua Kecamatan yakni Kecamatan Obi, Desa Kawasi, dan Kecamatan Obi Selatan, Desa Soligi terdampak serius. Banjir terjadi secara beruntun pada 3 sampai Juni 2025 lalu. Peristiwa yang sama kembali terulang pada 14 Juli 2025.
“Kehadiran PT Harita Group menyebabkan bencana dan dampak lainya melebar ke sosial, ekonomi, dan ekologis,” tandasnya.
Aktivis Lingkungan ini, menuturkan aktivitas pertambangan PT Harita Group membuat masyarakat mengalami kerugian besar dari berbagai sektor, bahkan ditaksir mendekati satu triliun rupiah. “Ironisnya, hingga kini tidak ada pertanggungjawaban nyata dari pihak perusahaan.”
Ia menambahkan, dampak yang dirasakan warga tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan kehilangan harta benda, tetapi juga krisis kebutuhan dasar. Masyarakat Kawasi kini mengalami krisis air bersih dan pemadaman listrik hingga satu kali dua puluh empat jam. Kondisi ini, menurunya tanggung jawab mutlak perusahaan melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang selama ini hanya menjadi slogan.
“Air bersih sulit, listrik dipadamkan berjam-jam. Ini bukan derita sementara, tapi penderitaan yang terus berlangsung. CSR perusahaan seharusnya hadir untuk menjamin hak-hak dasar warga, bukan sekadar laporan di atas kertas,” katanya.
Dia juga menyoroti sikap Pemerintah yang dinilai lebih berpihak pada kepentingan investasi, dibanding keselamatan warga Pulau Obi. Hal tersebut terlihat dari dukungan pemerintah atas rencana relokasi warga Kawasi.
“Kami sangat kecewa dengan niat perusahaan dan pemerintah ingin memindahkan masyarakat. Ini bukan solusi, namun pengusiran halus. Warga tidak meminta dipindahkan, warga minta keadilan,”pungkasnya.
Apa yang diprotes WALHI ini ditanggapi pihak Harita melalui Klaus Oberbauer Sustainability Manager Harita Group via surat elektronik Senin (17/11/25) dilansir Mongabay.co.id, dijelaskan bahwa, pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu fokus utama program tanggung jawab sosial perusahaan. Termasuk, dukungan mereka kepada pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan pasokan listrik dan air bersih ke Desa Kawasi.
Saat ini, Harita Nickel menyediakan akses listrik bagi masyarakat Kawasi, baik di area komersial maupun area pemukiman, yang sudah berjalan selama masa operasinya.“Termasuk menyediakan genset dan melakukan perbaikan jika terjadi gangguan.” Dia juga klaim, Harita menyediakan air bersih bagi warga Kawasi melalui sumber air yang sama dengan fasilitas perusahaan. “Perusahaan juga melakukan pemantauan rutin atas kualitas air yang disalurkan melalui pipa induk ke area operasional perusahaan dan masyarakat, serta memperbaiki secara segera jika terjadi gangguan.”
Terkait rencana relokasi pemukiman warga, Klaus jelaskan bila kegiatan itu merupakan inisiatif pemerintah daerah. Tujuannya, menghadirkan hunian yang layak, aman, sehat dan tertata bagi masyarakat Desa Kawasi.
“Permukiman baru Desa Kawasi menyediakan fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas agama, dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta akses listrik dan air bersih bagi masyarakat,”
Dia jelaskan, relokasi akan melalui beberapa tahapan. Masyarakat,harus mendaftar terlebih dahulu dan menyatakan kesediaannya untuk mengikuti program relokasi atas kemauan sendiri.
“Sepanjang proses relokasi, masyarakat juga dapat menyampaikan keluhan secara langsung di Posko Relokasi dan akan ditangani sesuai standar prosedur yang berlaku.”
“Tuntutan warga Kawasi kami dengar dan tanggapi dengan serius, termasuk hal-hal yang disampaikan oleh media.”
