Halmaherapedia— Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan belum ada rencana pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi (DOB) baru. Saat ini sudah ada 330 lebih daerah mengusulkan otonomi baru dengan beragam alasan. “Namun belum ada rencana cabut moratorium DOB,” kata Tito Senin (28/4/2025) baru baru ini seperti dikutip dari Tempo.co. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR Tito menuturkan Komisi II DPR sempat menanyakan beberapa usulan DOB yang masuk ke Kemendagri. Namun tidak ada pernyataan Kemendagri membuka moratorium DOB.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik mengatakan, rancangan Peraturan Pemerintah tentang penataan daerah sudah selesai diharmonisasi sejak 2016. Harmonisasinya sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM
Akmal memastikan RPP sudah jadi. Namun, Kemendagri harus membahas lagi RPP dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah untuk evaluasi dan disepakati.
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan terpenting bukanlah mencabut moratorium, melainkan PP tentang desain besar otonomi daerah yang sampai saat ini belum terbit. Setelah dua PP terbit, baru pemerintah bisa mencabut moratorium DOB. “Tahun 2025 ini RPP harus selesai.,” kata Rifqi. Komisi II perlu melihat PP apakah sudah ideal mengakomodir mekanisme pembentukan DOB. Baru kemudian bisa digunakan mencabut moratorium. “Jadi kira-kira kalau PP selesai, 100 tahun 200 tahun ke depan, kita bisa tahu jumlah provinsi di Indonesia itu berapa idealnya, jumlah kabupaten kota juga berapa,” ujarnya.
Meski belum ada kabar kran moratorium pemekaran dibuka, dari Halmahera Selatan ditiupkan lagi “angin surga” pemekaran. Senin (26/5/2025) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan menggelar rapat dengar pendapat membahas agenda rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Makian dan Pulau Bacan.
Pemkab Halmahera Selatan sepakat mendorong 3 DOB baru dari Halsel. Ketua DPRD, Salma Hi Samad, menyampaikan dukungan usulan DOB Gane dan Makian Kayoa. Menurutnya, pemekaran akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama kemudahan pelayanan dan pemerataan pembangunan.
“Kami mendukung upaya pemekaran Gane dan Makian Kayoa. Kita tahu DOB mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan. Agenda ini sudah tercatat maka kami akan diskusikan ulang. Kami berusaha menepati apa yang telah diperjuangkan,” ujar Salma di hadapan perwakilan masyarakat Makian Kayoa. Senada Sekretaris Daerah (Sekda) Halmahera Selatan, Safiun Radjulan menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga mendukung penuh. Termasuk DOB Pulau Obi. Dia bilang Bupati Halmahera Selatan berkomitmen terhadap proses pemekaran wilayah. “DOB Pulau Obi, Bupati mendukung penuh. Sementara DOB Pulau Makian dan lainnya, nanti akan disampaikan langsung saat pertemuan dengan Bupati,”ujarnya. (*)
