Bawaslu Luncurkan Indeks Kerawanan Pilkada
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menggelar launching/peluncuran Indeks Kerawanan Pilkada di Maluku Utara pada Jumat (23/8/2024) malam. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari hingga Sabtu (24/8/2024) itu dipusatkan di meeting room hotel Muara Ternate dihadiri juga oleh Bawaslu kabupaten/kota, media dan organisasi wartawan serta OKP dan instansi terkait lainnya.
Dari peluncuran yang dilakukan, ada sejumlah daerah memiliki kerawanan Pilkada tinggi, sedang dan rendah. Dari hasil kajian berdasarkan 3 dimensi dan 7 sub dimensi menyimpulkan ada 3 tingkat kerawanan yakni kerawanan tinggi, sedang dan rendah.
Tiga dimensi kerawanan itu masing-masing dalam konteks social dan politik, penyelenggara pemilu dan kontestasi. Sementara 7 sub dimensi dalam konteks social politik menyangkut keamanan, otoritas penyelenggara pemilu dan penyelenggara Negara. Yang berhubungan dengan penyelenggara pemilu menyangkut hak memililih, pelaksanaan pemungutan suara dan ajudifikasi serta keberatan. Sementara 1 sub dimensi kontestasi adalah menyangkut kampanye calon. Dalam peluncuran ini, Bawaslu juga menyampaikan berbagai langkah antisipasi atas 7 sub dimensi kerawanan tersebut.
Koordinator Devisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Malut, Rusly Saraha dalam pemaparannya menyampaikan bahwa dalam peluncuran ini ada sejumlah daerah yang memiliki kerawanan cukup serius dalam Pilkada. “Dari berbagai unsur kerawanan yang ada, Bawaslu kemudian menetapkan peta kerawanan Pilkada 2024 dalam tiga ketegori. Yakni kerawanan tinggi, sedang dan rendah berdasarkan 3 isu besar dalam Pilkada,” katanya.
Dari pemetaan berdasarkan tiga isu besar itu masing masing berhubungan dengan netralitas ASN dan pemerintah desa, isyu penyalahgunaan wewenang, isyu politik uang, isyu pelanggaran administrasi dan prosedur, politisasi SARA, serta isyu integritas dan profesionalitas penyelenggara.
Dari berbagai isyu tersebut sebaran kerawanan di kabupaten/kota se Maluku Utara hamper semua ada. Dari 6 isyu kerawanan, Kota Ternate paling rawan dalam isyu politisasi SARA. Bawaslu menetapkan politisasi SARA masuk memiliki kerawanan paling tinggi. Selain itu Ternate juga masuk kerawanan Pilkada untuk politik uang.
Untuk kerawanan politik uang di Kota Ternate masuk dalam kategori sedang. Bahkan dalam penyalahgunan wewenang juga masuk dalam kerwanan Pilkada di Kota Ternate meskipun masuk kategori rendah.
Terkait kerawanan Pilkada yang dihadapi, Bawaslau sudah memetakan juga langkah antisipasi. Misalnya menyangkut keamanan, kepada otoritas penyelenggara dan penyelenggara negara para pemilih pelaksana pemungutan suara ajudikasi dan keberatan serta saat kampanye calon. (aji/editor)
