Halmaherapedia– Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang meroket dalam beberapa tahun ini mulai menghadapi tekanan. Terjadi perlambatan pertumbuhan yang membutuhkan adanya diversifikasi di sektor nontambang secara massive.
“Kita ambil langkah ini guna mengatasi kerentanan struktural ekonomi daerah yang selama bergantung pada industri pengerukan bumi,” kata Skretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Samsuddin A. Kadir saat mewakili Gubernur membuka Kie Raha Economic Forum di Aula Maitara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malut, Rabu (20/5).
Dia bilang, perlambatan ini menjadi sirine pada semua pihak bahwa sangat rentan struktural ekonomi daerah. Selama ini hampir sepenuhnya bergantung pada sektor industri pengolahan dan pertambangan yang menyumbang hampir 63 persen total PDRB Maluku Utara.
“Data makroekonomi, Maluku Utara mencatat pertumbuhan kumulatif fantastis sebesar 34,17 persen pada 2025,” tambahnya.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita melesat hingga Rp97,26 juta. Namun, memasuki triwulan I 2026, laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami deselerasi (perlambatan) signifikan menjadi 19,64 persen year-on-year (yoy).
Pemicu deselerasinya meliputi, Pemangkasan Kuota Tambang yakni pemotongan target kuota Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) Minerba 2026 sebesar 31 persen. Selain itu ada juga Moratorium Smelter: Yakni pemberlakuan moratorium investasi smelter kelas dua melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 yang menahan laju penanaman modal asing. Begitu juga yang sangat dirasakan Maluku Utara saat ini Faktor Lingkungan: Terjadinya degradasi sumber daya alam, energi, lingkungan, serta ketahanan pangan.
Sementara sektor penopang hidup masyarakat luas seperti pertanian, kehutanan (green economy), dan perikanan (blue economy) baru tumbuh di angka 4,24 persen (yoy) pada triwulan I 2026. Angka ini tertinggal jauh dari dominasi sektor industri tambang.
“Untuk melahirkan mesin pertumbuhan ekonomi yang baru dan lebih berkelanjutan, Pemprov mendorong percepatan investasi pada tiga sektor potensial,” jelas Samsudin.
Tiga sector potensial itu adalah Manufaktur dan Teknologi, yakni mengembangkan industri hilirisasi berbasis nontambang. Sektor Pertanian dan Pariwisata dengan mengoptimalkan kekayaan lanskap alam dan kebudayaan daerah. Layanan Keuangan dan Pemberdayaan UMKM. Caranya, memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil agar produk lokal mampu berdaya saing dan menjadi oleh-oleh khas bagi wisatawan.
Salah satu yang perlu gencar didorong juga yakni berkaitan dengan luas wilayah perairan Maluku Utara yang mencapai 70 persen. Implementasinya Ekonomi Biru (blue economy). Dia menjadi kunci.
“Pilar transformasi yang ditekankan adalah modernisasi armada nelayan local,” katanya.
Yakni dengan menyediakan kapal berukuran 5 hingga 20 GT agar mereka dapat mengakses BBM bersubsidi sekaligus menjaga kedaulatan zona tangkap lokal.
Dalam forum bertema “Akselerasi Investasi Daerah: Mendorong Sektor Non-Tambang sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Maluku Utara itu, menghadirkan tiga narasumber ahli, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara Handi Susila, Chief Economist BCA David E. Sumual, dan Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas RI Sumedi Andono Mulyo.(aji/edit)
Komentar