Halmaherapediap— Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menggelar silaturahmi secara hybrid bersama para pendidik di Maluku Utara Minggu (14/12/2025). Mendikdasmen bertemu para pendidik SMA/SMK/SLB se-Maluku Utara, secara hybrid itu dipustkan di SMAN 4 Ternate. Saat silaturahmi Mendikdasmen menyatakan rasa senangnya karena program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran telah berjalan di Maluku Utara. Kesempatan itu dia berharap seluruh program yang telah dilaksanakan benar-benar bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan, sejalan dengan visi nasional pendidikan bermutu untuk semua.
“Pendidikan tidak sekadar transfer ilmu, tetapi juga transformasi keterampilan dan nilai. Ini menyangkut peradaban bangsa, kualitas kompetensi, dan kesejahteraan guru,” ujar Abdul Mu’ti.
Kesempatan itu dia juga tekankan pentingnya penguatan karakter, pembelajaran mendalam (deep learning), serta langkah-langkah solutif menghadapi tantangan rendahnya capaian literasi global dan tingginya paparan konten digital yang tidak edukatif pada anak.
Sementara Gubernur Sherly Tjoanda yang hadir langsung dalam silaturahmi itu, menyampaikan bahwa perhatian Pemerintah Pusat terhadap Maluku Utara di bidang pendidikan sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya.
2025, Maluku Utara menerima anggaran revitalisasi pendidikan Rp92,035 miliar untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
Rinciannya, 35 SMA menerima anggaran revitalisasi Rp36,45 miliar, 33 SMK Rp48,83 miliar dan terbanyak berada di Halmahera Utara serta 7 SLB dengan total Rp6,75 miliar yang mendukung layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
“Ini investasi besar bagi masa depan anak- anak Maluku Utara. Revitalisasi ini bukan hanya soal bangunan, tetapi tanggung jawab bersama menjaga kualitas dan keberlanjutan pendidikan,” ujar Gubernur Sherly.
Dia juga melaporkan sejumlah langkah daerah mendukung digitalisasi pendidikan. Yakni penanganan 80 titik sekolah yang belum memiliki akses sinyal internet, serta dukungan pembiayaan melalui APBD untuk membantu sekolah- sekolah di wilayah kepulauan. Kepada Menteri gubernur melaporkan di Maluku Utara tidak ada pungutan uang sekolah maupun uang komite, sehingga pendidikan benar-benar gratis dan inklusif.
Pemprov katanya, terus mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. 2026 nanti direncanakan peningkatan dukungan bagi guru honorer, pemberian beasiswa, serta penguatan kapasitas melalui uji kompetensi dan penilaian berkelanjutan.
Untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Maluku Utara di angka 46, sehingga masih memerlukan kerja keras bersama.
“2026, perhatian Pemerintah Pusat ke Maluku Utara diproyeksikan semakin besar. Usulan revitalisasi satuan pendidikan meningkat signifikan dari 226 unit pada 2025 menjadi 785 unit mencakup SD, SMP, PAUD, hingga PKBM. Bahkan, implementasi SMA Terbuka direncanakan mulai 2026 sebagai solusi pendidikan di wilayah kepulauan.
Gubernur turut mengajak seluruh guru dan tenaga pendidik menjawab perhatian besar ini dengan komitmen, integritas, dan inovasi pembelajaran.
“Kita jadikan sekolah sebagai pusat pembentukan karakter dan akhlak. Pemerintah Provinsi akan terus mendampingi dan memastikan tidak ada satu pun sekolah di Malut yang tertinggal,”pungkasnya.(aji)
