Home Daerah Pemprov Janji  Efesienkan Belanja Rutin, Prioritas Layanan Dasar
DaerahHeadline

Pemprov Janji  Efesienkan Belanja Rutin, Prioritas Layanan Dasar

Bagikan
Suasana paripurna penyampaian pandangan fraksi di DPRD terhadap dokumen RAPBD Malut 2026, foto Humas
Bagikan

Halmaherapedia— Saat ini kondisi fiscal daerah sedang  seret-seretnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengaku menyadari kondisi yang ada tersebut. Karena itu  meski ruang fiskal daerah terbatas  akibat penyesuaian dana transfer pusat, pemerintah provinsi berjanji tetap memprioritaskan pelayanan dasar melalui efisiensi belanja rutin birokrasi.

Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe  saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu (22/10/2025) menjelaskan, ada 7 bidang layanan dasar yang menjadi focus pemerintah daerah. Layanan dasar itu adalah pendidikan gratis, penguatan ketahanan pangan, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan dan jembatan, pasar murah program mudik gratis  serta Jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.

Menurutnya,  pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 nanti.

“Pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD  sebagai bentuk pengawasan dan komitmen bersama mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Dijelaskan  meski ruang fiskal daerah terbatas akibat penyesuaian dana transfer pusat, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar melalui efisiensi belanja rutin birokrasi. Wagub Sarbin lalu mengajak seluruh fraksi memperkuat kolaborasi menjaga stabilitas fiskal daerah. Masukan DPRD, katanya akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD agar selaras dengan aspirasi masyarakat.

“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,”  katanya. Menurutnya   sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(adil)

 

Bagikan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
DaerahHeadline

Malut Dikepung 133 IUP, Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Desak Stop Izin Tambang

 Halmaherapedia-- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, bersama sejumlah elemen mahasiswa...

DaerahHeadline

Dorong Kemandirian Energi dan Pangan Lewat Riset Agrivoltaik

 Tim Riset ITB dan Peneliti dari Australia Temui Pemprov Maluku Utara Halmaherapedia--Tim...

DaerahHeadline

Ekonomi Malut Tumbuh 15,35 Persen, Ditopang Sektor Tambang

Halmaherapedia— Angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara pada triwulan II-2026 cukup luar...

DaerahHeadline

RSUD dr. H. Chasan Boesoiri  Sukses Lakukan Coiling Aneurisma

Hasil Kolaborasi dengan  RSPON   Mahar Mardjono Jakarta Halmaherapedia —Aneurisma otak adalah kondisi...