Halmaherapedia— Saat ini kondisi fiscal daerah sedang seret-seretnya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengaku menyadari kondisi yang ada tersebut. Karena itu meski ruang fiskal daerah terbatas akibat penyesuaian dana transfer pusat, pemerintah provinsi berjanji tetap memprioritaskan pelayanan dasar melalui efisiensi belanja rutin birokrasi.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Sofifi, Rabu (22/10/2025) menjelaskan, ada 7 bidang layanan dasar yang menjadi focus pemerintah daerah. Layanan dasar itu adalah pendidikan gratis, penguatan ketahanan pangan, perbaikan rumah tidak layak huni, pembangunan jalan dan jembatan, pasar murah program mudik gratis serta Jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil pertanian.
Menurutnya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 nanti.
“Pemerintah daerah mengapresiasi seluruh masukan dan kritik konstruktif dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bentuk pengawasan dan komitmen bersama mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Dijelaskan meski ruang fiskal daerah terbatas akibat penyesuaian dana transfer pusat, pemerintah daerah tetap memprioritaskan pelayanan dasar melalui efisiensi belanja rutin birokrasi. Wagub Sarbin lalu mengajak seluruh fraksi memperkuat kolaborasi menjaga stabilitas fiskal daerah. Masukan DPRD, katanya akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan rancangan APBD agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” katanya. Menurutnya sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(adil)
