Halmaherapedia– Dalam dua puluh tahun terakhir ini di wilayah pesisir di Indonesia disajikan sebuah fenomena pesisir bernama banjir rob atau coastal inundation akibat dampak dari land subsidence dan sea level rise. Wilayah pesisir yang tercatat mengalami banjir rob yang serius yaitu pesisir Pantai Utara Jawa atau PANTURA, pesisir Pantai Timur Sumatera dan Pesisir Kalimantan.
Dr. Ir. Heri Andreas, ST., MT Pokjanas Land Subsidence dan angora LASII UNESCO menjelaskan dalam rilisnya Rabu (23/7/2024), bahwa melalui hasil penelitian, ditemukan setidaknya ada 112 Kabupaten Kota Pesisir di Indonesia mengalami banjir rob.
Lambat laun banjir rob kian meluas dikarenakan masih terus terjadi Land Subsidence dan Sea Level Rise atau kenaikan muka air laut, bahkan di beberapa tempat banjir menjadi permanen, yang artinya daratan telah hilang menjadi lautan.
Hal ini tentu menjadikan sebuah bencana yang nyata. Tidak sedikit kerugian materi harus dikeluarkan akibat bencana banjir rob ini. Hitungan kasaran konsekuensi biaya yang harus dikeluakan oleh Pemerintah sudah menyentuh angka Rp 1000 Trilyun.
“Karena sifat bencana-nya yang telah nyata menyebabkan kerugian, maka banjir rob karena Land Subsidence serta Sea Level Rise harus kita sikapi dengan serius, harus kita kurangi risiko bencananya melalui upaya manajemen kebencanaan,” jelas Dr. Ir. Heri Andreas, ST., MT.
Langkah-langkah awal dalam rangka pengurangan risiko dilakukan oleh Pemerintah dengan cara pembuatan tanggul di pesisir Pantai, meninggikan infrastruktur pesisir hingga melakukan evakuasi penduduk pesisir di beberapa wilayah tertentu. Untuk Langkah-langkah yang lebih ultimate dan best practice kedepannya, harus dimulai dari pendalaman masalah, pemantauan dan pemetaan bahaya, kemudian dilanjutkan oleh upaya prevensi, mitigasi dan atau adaptasi yang lebih terukur.
Bertepatan dengan kegiatan bersama program LASII UNESCO ANNUAL MEETING dan Pokja Nasional Land Subsidence Indonesia, diselenggarakan acara Scientific Conference dengan tema “Insight Best Practice of Management against Land Subsidence Disaster”, yang dalam hal ini Institut Teknologi Bandung menjadi panitia penyelenggaran beserta sponsor.
“Melalui acara ini kita dapat melihat bagaimana pembicara dari berbagai negara memaparkan bagaimana kondisi land subsidence dan best practice upaya penanganan bencananya di masing-masing Negara,”harapnya. Dapat bertukar ilmu bertukar pengalaman tentang bagaimana dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi akibat land subsidence. Secara garis besar dari pemaparan di conference memperlihatkan manajemen bencana yang utama akan melibatkan sisi non teknis berupa keberadaan regulasi dan kelembagaan yang jelas, sehingga program dan anggaran menjadi jelas pula. Dari sisi teknis manajemen disaster harus dimulai dari pembangunan sistem monitoring, diagnosa masalah, pemetaan potensi bencana, baru kemudian melakukan proses prevensi, mitigasi atau pun adaptasi.
Sekali lagi karena sifat bencana-nya akibat land subsidence dan juga sea level rise yang telah nyata menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, secara khususnya di Indonesia, maka kita harus bersama-sama menyikapinya dengan lebih serius, harus kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko bencananya, salah satunya mengikuti beberapa rekomendasi dari hasil LASII UNESCO Scientific Conference.(aji/red)
