Halmaherapedia– Kemarau yang melanda Indonesia sudah memasuki bulan keenam. Kondisi ini benar-benar memukul petani dan warga umumnya. Di Maluku Utara, yang wilayahnya terdiri dari pulau-pulau kecil, dampaknya terasa sangat luar biasa. Warga, di pulau-pulau kecil, mengalami kesulitan pangan dan air bersih. Di sejumlah pulau air pun mulai sulit didapatkan.
Dalam urusan pangan, mereka hanya berharap pada beras yang dibeli dari toko. Itu pun jika mereka punya uang. Sementara, pangan lokal yang menjadi konsumsi utama mulai menghadapi masalah serius.
Di Desa Pasir Putih, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, singkong yang biasa menjadi penopang hidup warga kini sudah mati. Jangankan umbi singkong, batang untuk ditanam pun sudah mengering.
“Sekarang ini torang sangat tersiksa air bersih makin menipis. Air dari PDAM sudah tidak cukup lagi. Sementara tanaman kasbi (singkong, red.) juga sudah mati. Batangnya juga mengering,” keluh Bojes M Pemuda Desa Pasir Putih, kepada Halmaherapedia.com, Jumat (23/10/2026).
Di Halmahera Tengah, dampak kekeringan berkepanjangan menyebabkan hasil panen padi sawah di sejumlah sentra produksi mengalami penurunan drastis.
Pemantauan lapangan Dinas Pertanian Halmahera Tengah menyebutkan, dalam situasi normal, setiap hektare sawah menghasilkan 3 ton gabah kering panen (GKP). Kini produksinya merosot. Di sejumlah lahan, hasil panen tercatat hanya mampu mencapai rata- rata 900 kilogram GKP.Artinya setiap hektar lahan sawah mengalami penurunan produksi hingga 2,1 ton
Data akumulasi hasil pemantauan Dinas Pertanian Halmahera Tengah di sejumlah titik lokasi panen menunjukkan rata- rata produksi GKP yang berhasil dihimpun meliputi Lemba Asri, 38 titik lahan total hasil panen 70, 25 ton GKP. Di Trans Waleh, 11 titik lahan menghasilkan total panen 17, 3 ton GKP. Sementara, di Wairoro, dua titik lahan mencatatkan hasil panen 2,4 ton GKP.
Secara keseluruhan, dari 51 titik lahan persawahan yang dipantau, volume panen yang diperoleh petani hanya mencapai 89, 95 ton GKP. Angka ini jauh di bawah potensi riil produksi lahan pertanian di kawasan tersebut.
Di Pulau Morotai juga alami ancaman kekeringan yang sama. Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem membuat lahan sawah mengalami kekurangan pasokan air dan berisiko kehilangan musim tanam.
Dampaknya terlihat dari penurunan luas panen sebesar 538 hektare atau 48,16 persen pada periode Januari – September 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Hasil monitoring Balai Besar Penerapan Moderenisasi Pertanian (BRMP) Maluku Utara di Desa Aha dan Desa Tiley (28/08/2026) lalu memantau kondisi lahan, ketersediaan air, infrastruktur irigasi, hingga respons tanaman padi terhadap cekaman kekeringan luar biasa.
Di Desa Aha Lahan Baku Sawah (LBS) sekitar 280 hektare dan merupakan salah satu sentra padi di Kabupaten Pulau Morotai pada musim tanam Maret – Mei 2026 belum maksimal akibat keterbatasan air. Lahan yang telah siap tanam terkendala menurunnya debit sumber air. Irigasi Perpompaan (Irpom) menjadi salah satu alternatif, tetapi terkendala tingginya biaya BBM.
Di Desa Tiley, lebih memprihatinkan. Dari LBS sekitar 87 hektare, lahan yang masih aktif tergarap kini kurang dari 10 hektare. Saluran irigasi sekunder dan tersier mengering, sementara tanah sawah mengalami retakan hingga 30 cm. Tanpa pasokan air, tanaman padi berada dalam kondisi kritis dan berisiko mengalami gagal panen (puso).
Sementara itu untuk pangan lokal, di Halmahera Utara, hutan sagu yang jadi penopang hidup warga juga terbakar hingga ratusan hektare. Salah satu contohnya terjadi di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara.
Hutan sagu di wilayah tersebut terbakar pada 13 hingga 15 September 2026. Hutan sagu yang terbakar itu di Desa Sangaji Jaya, Lelesang, dan Gayok.
“Diperkirakan lebih dari 100 hektare lahan sagu di tiga titik lokasi yang terbakar tersebut,” jelas tokoh masyarakat Desa Lelesang Kao Barat Hermanus Tukang 16 September 2026.
Beberapa kasus di atas merupakan contoh nyata dampak kemarau yang menghantam sumber pangan warga. Tidak hanya saat ini, tetapi juga di waktu-waktu mendatang.
Pemprov Maluku Utara Usulkan Langkah Penanganan ke Pemerintah Pusat
Di tengah ancaman kesulitan penyediaan pangan itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih menunggu tindakan pemerintah pusat. Hal ini tergambar dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Gerakan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) di Makassar, Jumat (23/10/2026).
Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan sejumlah langkah kepada pemerintah pusat. Pemerintah daerah mengakui kekeringan menekan produksi pangan. Kebakaran juga menghantam lahan produktif warga. Di sisi lain, kekeringan di sentra pertanian Halmahera Utara dan Halmahera Timur menyebabkan kekurangan air irigasi. Akibatnya, ratusan hektare tanaman cabai dan sayuran daun dilaporkan mengalami gagal panen.
Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menyampaikan bahwa tekanan harga pangan saat ini tidak bisa dilepaskan dari dampak anomali kemarau panjang akibat El Niño 2026. Kebakaran hutan sedikitnya di tujuh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Gangguan produksi semakin diperparah oleh berkurangnya pasokan dari daerah mitra, yakni Sulawesi Utara dan Gorontalo, karena daerah ini juga alami dampak kekeringan.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi Maluku Utara, yang memiliki tingkat kemandirian beras lokal hanya sekitar 9 persen. Sementara,91 persen kebutuhan beras bergantung pada pasokan dari luar daerah. Hal ini membuat distribusi pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
Selain persoalan pangan darat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyoroti pasokan ikan laut. Sebanyak 10 dari 23 unit cold storage atau fasilitas penyimpanan berpendingin di Maluku Utara mengalami kerusakan parah.
Kerusakan fasilitas itu mengurangi kemampuan pangkalan pendaratan ikan dalam menyerap pasokan ketika hasil tangkapan melimpah. Padahal, penyimpanan ikan diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok saat cuaca buruk atau musim terang bulan menghambat aktivitas penangkapan.
Pemerintah provinsi juga menyoroti maraknya rumpon ilegal di perairan Halmahera dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 715. Keberadaan rumpon ilegal ini dinilai mengganggu jalur migrasi ikan pelagis besar menuju wilayah pesisir dan menekan aktivitas nelayan tradisional.
“87 persen armada nelayan lokal berkapasitas di bawah 5 gross tonnage (GT), sehingga keterjangkauan sumber daya ikan menjadi persoalan penting bagi keberlangsungan usaha mereka,” jelas Samsudin dalam forum tersebut.
Karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut diminta mempercepat penertiban rumpon ilegal. Pemprov juga meminta dukungan pemerintah pusat memperbaiki 10 unit cold storage yang rusak.
“Diperlukan juga skema kemitraan yang memungkinkan BUMD, koperasi, atau pihak swasta mengelola kapasitas penyimpanan yang tersedia sebagai cadangan pangan ikan daerah,” usul Sekda.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga berharap ada penguatan kerja sama lintas daerah dan dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan produksi serta distribusi pangan.
Bagi daerah kepulauan, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada operasi pasar, tetapi juga pada kemampuan menjaga produksi lokal, menyimpan hasil tangkapan, dan memastikan pasokan menjangkau masyarakat secara berkelanjutan.
Inflasi Maluku Utara Capai 5,72 Persen
Gangguan produksi akibat kekeringan serta kendala distribusi pangan antarpulau menyebabkan tekanan inflasi. Kondisi ini dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Provinsi Maluku Utara mencatat inflasi bulanan sebesar 0,39 persen pada September 2026. Padahal sebelumnya terjadi deflasi pada Juli sebesar 0,67 persen dan Agustus 0,64 persen.
“Inflasi Tahunan Maluku Utara mencapai 5,72 persen, sedangkan inflasi tahun kalender atau year to date sebesar 4,19 persen. Kedua indikator itu telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen,” kata Sekprov Samsuddin, mengutip data BPS.
Cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar secara kumulatif sepanjang tahun, dengan andil 0,61 persen. Disusul cabai merah 0,47 persen, ikan cakalang dan malalugis dengan andil gabungan 0,27 persen, serta kangkung dan minyak goreng yang masing-masing menyumbang 0,09 persen. (*)
Penulis Mahmud Ici
Sumber rujukan:
- https://rri.co.id/ternate/regional/2837245/sekprov-malut-paparkan-persoalan-pangan-kepulauan-ke-forum-sulampua
- com/hasil-panen-padi-di-halmahera-tengah-menurun-produksi-terendah-capai-900-kilogram/
- https://www.instagram.com/brmpmalukuutara/
Komentar