BPS: Kemiskinan Naik, Pengeluaran di Bawah Rp4.078.867/ Bulan Kategori Miskin
Halmaherapedia– Angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara diklaim mengalami penurunan sebesar 0,22 poin oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara. Penurunan angka itu mencapai 5,59 persen pada Maret 2026 dibandingkan angka kemiskinan pada September 2025 sebesar 5,81 persen. Klaim ini disampaikan Pemprov Maluku Utara dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kabupaten/ Kota Tim Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Maluku Utara Selasa (11/8/2026) di Kantor Gubernur Malut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Sarmin S. Adam, memimpin Diskusi dalam Rakor itu menjelaskan, kegiatan ini sebagai tindak lanjut amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Termask Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Rakor ini nantinya menjadi data dasar bagi masing-masing perangkat daerah dalam mengajukan usulan kegiatan dalam rangka pengentasan kemiskinan pada tahun tahun mendatang,” jelasnya.
Kesempatan itu dia memaparkan proyeksi angka kemiskinan kabupaten/kota pada tahun 2026 sebagai berikut:
– Halmahera Barat: 4,03–5,40 persen
– Halmahera Tengah: 3,69–9,62 persen
– Sula: 5,62–7,82 persen
– Halmahera Selatan: 3,59–5,63 persen
– Halmahera Utara: 3,27–4,07 persen
– Halmahera Timur: 9,15–11,82 persen
– Pulau Morotai: 3,89–5,04 persen
– Pulau Taliabu: 5,90–6,43 persen
– Ternate: 2,34–2,98 persen
– Tidore Kepulauan: 4,52–5,88 persen
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe hadir dan membuka Rakor, mengajak semua pihak bersinergi, berbagi informasi, dan bekerja sama wujudkan Maluku Utara lebih sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem.
“Ini bukan tugas satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Sarbin Sehe.
Wakil Gubernur Malut Sarbin Sehe yang juga ketua (TKPK) Provinsi Maluku Utara saat membuka Rakor menjelaskan, kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik, melainkan menyangkut martabat dan kesejahteraan hidup masyarakat kita.
Dia mengklaim, penurunan kemiskinan ini merupakan hasil kerja bersama secara konsisten di bawah arahan Gubernur dan Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Daerah, serta sinergi pemerintah kabupaten/kota dan seluruh mitra pembangunan.
Ada beberapa program unggulan Gubernur Sherly dan Wagub Sarbin yang diungkap dalam Rakor itu adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari Rp30 miliar pada 2025, naik menjadi Rp50 miliar pada 2026. Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari 700 penerima manfaat pada 2025, naik menjadi 1.200 penerima manfaat pada 2026. Beasiswa Malut Bangkit yang menyasar 624 mahasiswa dengan anggaran Rp1,18 miliar di 22 perguruan tinggi dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai Rp21,75 miliar dengan 411 ribu penerima manfaat. Ada juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menyasar 232 pelaku usaha di sembilan kabupaten/kota; serta Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa semprotan (sprayer), traktor tangan (hand tractor), dan pupuk.
Data BPS Tunjukan Trend Kemiskinan Naik
Tingkat kemiskinan tercatat mengalami kenaikan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara melaporkan penduduk miskin menyentuh angka 5,79 persen, naik 0,20 persen poin dibandingkan data September 2025 sebesar 5,59 persen.Kenaikan ini berbanding lurus dengan bertambahnya warga miskin di Maluku Utara.
Per Maret 2026, total warga miskin mencapai 77,85 ribu orang. Secara tahunan (year-on-year) terhadap Maret 2025, persentase kemiskinan di Malut sebenarnya mencatatkan penurunan tipis 0,02 persen poin, walau dari segi jumlah absolut warga miskin tetap bertambah 0,58 ribu orang.
Wilayah Perkotaan dan Perdesaan Sama-Sama Melonjak
Plt. Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Arrosid dalam rilis resminya menjelaskan, penambahan penduduk miskin kurun waktu September 2025 hingga Maret 2026 terjadi secara merata di perkotaan maupun perdesaan.
“Penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 77,85 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 3,04 ribu orang dibanding periode September 2025 yang tercatat 74,81 ribu orang,” jelas Harim Arrosid.
Berikut rincian angka kemiskinan berdasarkan wilayah pemukiman di Maluku Utara:
- Perkotaan: Persentase kemiskinan naik dari 5,71 persen (September 2025) menjadi 6,00 persen (Maret 2026). Kuantitas, penduduk miskin kota bertambah 1,34 ribu orang dari 22,91 ribu menjadi 24,25 ribu orang.
- Perdesaan: Kemiskinan merambat naik dari 5,54 persen menjadi 5,69 persen. Jumlah warga miskin di desa melonjak 1,71 ribu orang, dari sebelumnya 51,90 ribu menjadi 53,61 ribu orang.
Garis Kemiskinan Tembus Rp4 Juta Per Rumah Tangga
Dalam dinamika indikator kesejahteraan, BPS menggarisbawahi pentingnya melihat perkembangan Garis Kemiskinan (GK) sebagai standar pengeluaran minimum memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Maret 2026, nilai Garis Kemiskinan per Kapita di Maluku Utara dipatok Rp724.488 per bulan. Komposisi penentu garis kemiskinan ini masih didominasi beban belanja pangan, dengan rincian:
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM): Rp549.763 (berkontribusi sebesar 75,88 persen).
- Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM): Rp174.725 (berkontribusi sebesar 24,12 persen).
Mempertimbangkan faktor empiris di mana rata-rata rumah tangga miskin di Maluku Utara ditopang 5,63 anggota keluarga, maka patokan Garis Kemiskinan per Rumah Tangga Miskin di daerah ini rata-rata di kisaran Rp4.078.867 per bulan.
Rumah tangga dengan total pendapatan atau pengeluaran di bawah batas minimum ini secara resmi dikategorikan penduduk miskin oleh BPS.(aji)
Sumber:
https://malutprov.go.id/turun-022-poin-program-pengentasan-kemiskinan-gubernur-sherly-alami-tren-positif
https://malukuutara.disway.id/news/read/1722/kemiskinan-maluku-utara-naik-jadi-579-persen-per-maret-2026
Komentar