Mahasiswa Baru PPKn Unkhair Tolak Perpeloncoan dan Budaya Feodal saat PKKMB
Halmaherapedia— Mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Khairun (Unkhair), membentangkan spanduk bertuliskan “PPKn Tolak Perpeloncoan dan Budaya Feodal” dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Aula Banau Universitas Khairun, Kelurahan Akehuda, Ternate Utara, Kota Ternate, Rabu (5/8/2026).
Dani, salah satu perwakilan mahasiswa PPKn menjelaskan pelaksanaan PKKMB di lingkungan PPKn harus lebih mengedepankan pendekatan edukatif dibandingkan aktivitas yang melibatkan kontak fisik antara senior dan junior.
“PKKMB sekarang, kami di PPKn tidak lagi melakukan kontak fisik antara senior dan junior. Kami lebih memberikan edukasi kepada mahasiswa baru. Situasi dan kondisi negara saat ini menuntut penguatan ideologi serta pengetahuan mengenai persoalan-persoalan kebangsaan yang sedang dihadapi Indonesia,” ujarnya.
Dani menambahkan, budaya kekerasan yang pernah mengakar di lingkungan kampus secara perlahan mulai ditinggalkan, diganti dengan suasana yang lebih demokratis. Pembinaan mahasiswa baru harus diarahkan pada penguatan nilai-nilai demokrasi, kemampuan berpikir kritis, serta kepedulian terhadap kondisi bangsa.
Melalui aksi pembentangan spanduk tersebut, mahasiswa PPKn berharap pelaksanaan PKKMB dapat menjadi ruang pembelajaran yang humanis, edukatif, dan bebas dari praktik perpeloncoan maupun budaya feodal, sehingga mampu menciptakan lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak setiap mahasiswa.
Aksi itu dilakukan di hadapan panitia PKKMB sebagai bentuk komitmen menolak praktik perpeloncoan, budaya senioritas yang berlebihan, serta budaya feodal yang dinilai tidak lagi relevan dalam kehidupan akademik di perguruan tinggi.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Khairun, Muhammad Hatta Abdan, mengatakan, pihaknya bersama 10 Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himapro) berkomitmen mengawal pelaksanaan PKKMB agar terbebas dari praktik kekerasan maupun penyalahgunaan senioritas.
“Kami dari BEM bersama 10 Himapro terus berupaya memperketat pelaksanaan PKKMB untuk mengantisipasi adanya budaya senioritas yang dimanfaatkan sebagai alasan melakukan kekerasan. Di internal FKIP, kami tidak akan lagi membudayakan kekerasan maupun segala bentuk tindakan yang merendahkan mahasiswa baru dalam pelaksanaan PKKMB,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Civic Hukum (HIMACH) PIPS-PPKn, Akbar Tidore, membenarkan adanya aksi tersebut. Saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, ia menegaskan bahwa mahasiswa baru perlu memahami sejak awal bahwa budaya perpeloncoan sudah seharusnya ditinggalkan.
“Mahasiswa baru perlu tahu kalau budaya demikian harusnya dihilangkan,” kata Akbar.
Menurut Akbar, mahasiswa sebagai kaum intelektual seharusnya dibiasakan dengan budaya-budaya yang progresif, seperti membaca, menulis, berdiskusi, serta peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai kampus bukan lagi tempat untuk mempertahankan budaya yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik perpeloncoan dan budaya feodal berpotensi menimbulkan trauma, terutama bagi mahasiswa baru yang sedang beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi.
Komentar