RKPD Malut 2027, Sinkronkan 5 Program Prioritas
TERNATE –Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara melakukan sinkronisasi 5 prioritas pembangunan pada 2027 mendatang. Hal ini dilakukan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah Tahun 2026. Forum ini menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2027.
Kegiatan yang dipusatkan di Gamalama Ballroom, Hotel Bela Ternate pada Senin(27/04/26) mengangkat tema “Percepatan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Percepatan Konektivitas Pengembangan Wilayah Ekonomi Tinggi, dan Hilirisasi Sumber Daya Alam.”
Dibuka Asisten II Setda Provinsi Maluku Utara, Ir. Sri Haryati Hatari,M.Si, dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov bersama Kepala Bappeda/Bappelitbangda 10 kabupaten/kota, serta perencana se-Maluku Utara.
“Forum ini bertujuan menyelaraskan dan mensinkronkan arah kebijakan serta prioritas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.Selain itu membahas usulan aspirasi kabupaten/kota dengan perangkat daerah provinsi yang menjadi OPD tujuan usulan,” kata Angelia Yolanda Awa,SE.,M.Si mewakili ketua panitia forum RKPD.
Dia bilang, forum ini merupakan tahapan strategis penyusunan RKPD sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017. Sebelumnya telah digelar Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota. Hasilnya menjadi bahan dalam forum ini.
“Ini ruang Bappeda Kabupaten/Kota menyampaikan isu-isu strategis hasil Musrenbang sesuai kewenangan provinsi. Harapannya OPD Provinsi dapat menyerap informasi ini untuk penguatan perencanaan 2027,”tambahnya.
Dia juga laporkan agenda forum meliputi: pemaparan arah kebijakan RKPD 2027, sinkronisasi program prioritas nasional-daerah, serta desk pembahasan program OPD Provinsi dengan Bappeda kabupaten/kota yang diikuti 250 peserta.
Asisten II Setda Prov. Maluku Utara Sri Haryati menyampaikan bahwa penyusunan RKPD 2027 ini tahun ketiga RPJMD 2025-2029 di era Gubernur Sherly Tjoanda Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.
Dia ingatkan seluruh pimpinan OPD menghentikan praktik perencanaan copy-paste, perencanaan berbasis keinginan, dan yang tidak berbasis data.
“Prinsip integrasi dan kolaborasi adalah harga mati. Tidak boleh lagi ada ego sektoral. Apa yang direncanakan provinsi harus nyambung dengan kebutuhan kabupaten/kota dan selaras dengan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Dia juga bilang meski Malut miliki pertumbuhan ekonomi 34% dan potensi SDA luar biasa, namun disparitas wilayah, kemiskinan, dan pengangguran masih tinggi.’
“Jangan bangga dengan angka indah di atas kertas sementara masyarakat masih mengeluhkan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar,” ujarnya.
Dia mengingatkan kepada Bappeda Provinsi dan 10 kabupaten/kota yang telah mengawal tahapan Musrenbang secara berjenjang agar menunjukkan keseriusan dalam proses perencanaan yang ada.
Dalam RKPD ini ada lima program prioritas daerah yakni akselerasi pemenuhan layanan dasar, percepatan konektivitas wilayah, akselerasi pembangunan wilayah ekonomi tinggi dan hilirisasi SDA. Selain itu peningkatan reformasi birokrasi dan inovasi yang ditargetkan Indeks Inovasi Daerah Malut masuk 5 besar nasional;
Terakhir membangun ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
Saat ini Pemprov juga tengah menjalankan program prioritas Gubernur dan Wagub, yakni penuntasan RTLH, infrastruktur jalan-jembatan, jalan tani, ketahanan pangan, serta percepatan pembangunan ibu kota provinsi.(aji/editor)
Komentar