Halmaherapedia— Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, melepas 40 peserta program wisata rohani ke Yerusalem. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Pertemuan Batik Hotel Ternate, Senin (5/10). Kesempatan itu Wagub menegaskan komitmen pemerintah daerah menerapkan prinsip keadilan sosial, transparansi regulasi, serta penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam pelaksanaan program ibadah ini.
Alokasi program wisata rohani, baik umrah bagi umat Islam maupun ziarah ke Yerusalem bagi umat Kristiani diprioritaskan secara ketat bagi tokoh agama, pendeta, ustaz, dan pimpinan jemaat yang belum pernah diberangkatkan sebelumnya. Kebijakan ini diambil demi memberikan kesempatan yang merata bagi para pelayan umat di seluruh wilayah Maluku Utara.
“Ini untuk keadilan sosial bagi masyarakat. Kami prioritaskan mereka yang mengurus dan mendampingi umat selama ini, serta memastikan yang berangkat adalah yang belum pernah mendapatkan kesempatan tersebut,” kata Wagub.
Kesempatan itu Wagub tutut mengklarifikasi terbuka terkait penyesuaian alokasi anggaran dan skema bantuan. Pemprov Maluku Utara memilih merasionalisasi besaran uang saku agar kuota peserta yang diberangkatkan dapat bertambah secara signifikan. Dengan anggaran DPA Biro Kesra yang setara dengan tahun- tahun sebelumnya, peserta ditingkatkan menjadi 40 orang pada tahap ini.
Selain efisiensi anggaran, dia ingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah (APBD) dan Undang-Undang Kependudukan, khususnya mengenai keabsahan KTP Maluku Utara bagi para penerima manfaat guna menghindari potensi temuan administratif di kemudian hari.
“Kami berharap para peserta menjadikan perjalanan ziarah ini sebagai momentum memperdalam nilai kerohanian dan memperkuat moderasi beragama,” harap Wagub.
Dia juga berharap para tokoh agama yang berangkat dapat menjadi garda terdepan dalam merawat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Maluku Utara.
Karo Kesra Asrul Gailea dalam laporannya menyampaikan bahwa 40 peserta ini merupakan pimpinan agama mewakili 7 denominasi gereja di Maluku Utara, seperti GMIH, GPM, Katolik, GKPOM, GPDI, dan lainnya. Seluruh fasilitas utama termasuk pengurusan paspor dan akomodasi ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku Utara.Mereka dijadwalkan langsungkan perjalanan akhir November mendatang. (aji)
Komentar