TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan ke pusat anggaran pembangunan infrastruktur mencapai Rp2,9 triliun. Usulan ini disampaikan pemerintah daerah kepada DPR-RI yang tergabung dalam Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang melakukan reses ke MalukuUtara Rabu (22/4/26).
Rapat digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel Ternate itu Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda yang hadir bersama jajrannya memaparkan kondisi paradoks ekonomi Maluku Utara dan mengajukan usulan pembangunan infrastruktur yang hingga kini masih belum tuntas.
Dari usulan Rp2,9 triliun, beberapa usulan krusial yang disampaikan meliputi,usulan Inpres Jalan Daerah (IJD) senilai Rp789 miliar untuk perbaikan jalan provinsi yang selama ini belum tersentuh. Sebagai catatan, pada 2025 Malut hanya menerima Rp300 miliar IJD untuk jalan Kabupaten.
Kedua percepatan Kota Sofifi: Anggaran Rp686 miliar diusulkan untuk membangun fasilitas Ibu Kota yang layak, mencakup Stadion Sepak Bola, Pasar Higienis, Terminal, Gedung Pemadam Kebakaran, dan peningkatan Rumah Sakit.
Konektivitas Kawasan Industri: Pembangunan ruas Maba-Sagea untuk menghubungkan dua kawasan industri besar di Halmahera Tengah (investasi USD 20 miliar) dan Halmahera Timur (investasi USD 15 miliar). Jika terkoneksi, waktu tempuh yang semula 10 jam dapat dipangkas menjadi 2 jam saja.
Akses Airport Cekel: Usulan aspal ruas Trans Kie Raha senilai Rp348 miliar untuk memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara komersial dari 3,5 jam menjadi hanya 1 jam.
Dalam pertemuan strategis itu Gubernur mengungkapkan bahwa meski Maluku Utara mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2025 dengan angka 34 persen (YoY), capaian itu belum dirasakan masyarakat luas.
“Angka pertumbuhan tertinggi ini tidak berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan. Penyebab utamanya adalah minimnya konektivitas. 60% penduduk kami adalah petani dan 20% nelayan, mereka kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena jalan dan jembatan banyak yang belum terkoneksi,” katanya.
Menghadapi pemotongan anggaran daerah (DAU dan DBH) yang mencapai Rp3,5 triliun secara kolektif untuk Kabupaten/Kota dan provinsi, Pemprov Malut menggantungkan harapan pada kucuran dana pusat melalui kementerian terkait.
Gubernur juga menyoroti hambatan struktural Kota Sofifi yang sudah 26 tahun menjadi Ibu kota, namun statusnya masih Kelurahan di bawah Kota Tidore Kepulauan (Tikep). Hal ini menyebabkan Sofifi sulit mendapatkan bantuan langsung dari Kementerian seperti Kemenkes karena aturan zonasi rumah sakit. “Kami dorong Komisi V dan Kemendagri agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri demi percepatan pembangunan,” ujarnya.
Terkait bencana banjir dan gempa bumi (7,6 SR) yang melanda baru-baru ini, Pemprov Malut melaporkan, terdapat kebutuhan Rp23,7 miliar untuk perbaikan 300-an rumah rusak akibat banjir di Halmahera Utara dan Halmahera Barat, dan juga untuk kebutuhan Rp28,7 miliar demi perbaikan rumah warga dan rumah ibadah pasca-gempa di Ternate dan Batang Dua.
Di sektor transportasi, Gubernur meminta perhatian untuk :
1). Pembangunan pelabuhan penyeberangan di Pulau Rao (Morotai), Kasiruta (Halsel), Mandioli (Sula), Loloda, dan Pulau Hiri (Ternate).Penambahan frekuensi kunjungan kapal Tol Laut dari sebulan sekali menjadi dua kali dalam sebulan (2 trip/bulan) untuk menekan biaya logistik. Permintaan subsidi angkutan barang bagi petani serta bantuan bus sekolah untuk menjangkau desa-desa terpencil.
“Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik tetap tinggi dan rakyat akan terus bertanya apa manfaat hilirisasi jika mereka tidak merasakannya. Kami titipkan pergumulan ini kepada Komisi V,” tutup Sherly.
Komentar