Bahlil Sedih Pemain Tambang Bukan Orang Maluku Utara
Halmaherapedia.com— Pemotongan dana daerah oleh pemerintah pusat benar-benar menyusahkan rakyat termasuk di Maluku Utara. Pesan penting ini disampaikan Gubernur Sherly Tjoanda saat menghadiri Musyawarah Daerah ke-VI Partai Golongan Karya (Golkar) di Bela Hotel, Minggu (12/4). Acara yang juga dihadiri Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Pertambangan Bahlil Lahadalia itu, Sherly selain menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, bersama jajaran pengurus pusat dan daerah yang hadir juga turut menyampaikan beberapa persoalan yang dihadapi saat ini di Maluku Utara.
Menurut Sherly Maluku Utara dikenal dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 34%, namun angka perttumbuhan itu dikeluhkan oleh masyarakat lantaran tidak ada pemerataan.
Daerah ini katanya memiliki kekayaan SDA sangat besar tapi masyarakat belum memperoleh kesejahteraan dalam arti yang sesungguhnya.
“APBD Maluku Utara mengalami pemotongan yang besar oleh pusat terutama TKD dan salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH).Secara total 10 kabupaten/Kota dan termasuk Provinsi Maluku Utara pemangkasan hingga menyentuh angka 3,5 Triliun. Ini sangat berdampak pada program yang kita lakukan terutama di Maluku Utara yang sangat membutuhkan pembangunan jalan dan jembatan saat ini,” jelasnya.
Karena itulah di hadapan Ketua Golkar yang juga Menteri ESDM itu memohon agar di 2027 dia bisa menyampaikan kiranya DBH jangan dipotong lagi karena masyarakatnya menderita.
Gubernur Sherly juga menyoroti adanya potensi pengurangan karyawan di beberapa kawasan industry. Karena itu dia berharap adanya kebijakan Pusat yang menekan para pemilik smelter yang menghasilkan produk turunan dari feronikel seperti pabrik stainless steel agar bisa membuka lapangan pekerjaan di Maluku Utara.
“Kami sangat butuh dukungan, kolaborasi sebagai mitra strategis agar Maluku Utara ini bisa kaya dalam arti yang sesungguhnya,” harapnya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyoroti kepemilikan perusahaan dan proyek-proyek besar di Maluku Utara yang dinilai masih didominasi pengusaha luar daerah. Saat berpidato membuka Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Maluku Utara di Bela Hotel Ternate, Minggu (12/4/2026)dia mengaku prihatin karena investasi strategis di Maluku Utara belum sepenuhnya dikelola putra daerah.
“Sebagian pemain dikuasai bukan orang Maluku Utara. Untuk investasi yang baru, kalau boleh, pengusaha daerah harus profesional, bukan seperti pengusaha proyek APBD,” ujarnya.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama kepala daerah agar memberikan ruang lebih besar bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang dan terlibat dalam proyek-proyek strategis.
Sebagai langkah konkret, Bahlil menyatakan akan menggelar rapat kerja sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) di Maluku Utara. Raker rencananya akan melibatkan gubernur serta para kepala daerah yang wilayahnya memiliki potensi dan aktivitas pertambangan.
“Kita gampang di lobi, di negara ini banyak pintu, jadi saya minta abang-abang bupati, kita kerja sama untuk anak daerah,” ujarnya.
Dia berharap, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, peluang usaha di sektor pertambangan dan investasi lainnya dapat lebih berpihak kepada pengusaha lokal, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Maluku Utara.(aji/edit)
Komentar