Suara Warga dari Dampak Perubahan Iklim, hingga Bicara Keuangan Daerah
Malam sudah beranjak larut, sekira 22.30 WIT Selasa (28/9/2026). Meski demikian warga yang memadati fala marong — gedung pertemuan milik warga RW 04 Kelurahan Sangaji Kota Ternate Utara masih antusias bertanya banyak hal, serta memberikan masukan kepada anggota DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailusy yang gelar reses. Dia turun ke konsituen mendengar aspirasi dan keluhan dari masyarakat.
Kesempatan itu Muhajiran mengantar dengan menyampaikan maksud dan tujuan reses yang dilakukan. Dia memulai dengan menyampaikan kondisi keuangan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah di tengah keuangan ril negara yang berdampak pada efeiensi keuangan dan program yang dijalankan pemerintah provinsi Maluku Utara.
“Reses di sini adalah titik ke enam di Ternate dan Halmahera Barat sebagai daerah pemilihan kami (Dapil I),”kata Muhajirin memulai pembicaraan.
Dia menyampaikan bahwa, reses di masa sidang ke tiga Tahun 2025-2026 ini ada beberapa hal akan disampaikan. Intinya menurut dia, reses ini bagian dari mendengar keluhan, dan aspirasi dari masyarakat. Dia juga ingin memberikan informasi umum kepada warga terkat kebijakan pembangunan di Maluku Utara.
“Untuk pembahasan program yang akan diusulkan pada 2027 itu sudah selesai. Jadi aspirasi yang nanti disampaikan mungkin bisa ditampung pada 2028,” katanya
Menyangkut kondisi keuangan daerah setelah 2025 seluruh Indonesia mengalami yang efisiensi keuangan. Ini menyebabkan stabilitas ekonomi juga tidak membaik. Karena itu juga daerah melakukan penyesuaian pembangunan yang sudah direncanakan melalui Gubernur sesuai dokumen RPJMD sebagai rujukan.
Di dokumen itu ada program pembangunan sesuai janji politik yang mereka sampaikan waktu mencalonkan diri. Janji itu tetuang per tema dan sudah tergambar sesuai target anggaran dan program yang jadi sasaran.
“Anggarannya disesuaikan dengan rencana yang sudah dirumuskan pemerintah. Hanya saja berubah dan menyesuaikan efisensi anggaran yang dilakukan,” jelasnya.
Keuangan pada 2025 sebesar Rp3 Triliun maka pada 20206 semula dirancang 2026 3 T lebih, setelah disahkan pemerintah pusat meminta efesiensi akhirny turun menjadi Rp2,7 T. Saat ini Pemprov Malut berkonsetrasi membuka akses jalan antarkota. Pemprov Malut mengalokasikan kurang lebih Rp100 M untuk jalan. Saat pembahasan diminta dibuka lagi anggaran kurang lebih Rp100 miliar didorong ke kabupaten kota, sehingga tinggal 85 m. Hal ini dilakukan karena DBH 2026 juga tidak terealisasi.
Tidak hanya soal kondisi keuangan, dia juga menggambarkan pembangunan sosial ekonomi lainnya. Dari polemik data desil untuk masyarakat mampu dan tidak mampu hingga inflasi yang memicu turunnya daya beli masyarakat.
“Penyebab inflasi tertinggi ternyata sayur-sayuran salah satunya kangkung. Ini juga masalah, mungkin kita mulai memanfaatkan lahan pekarangan menanam tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan sehari—hari,” ujarnya.
Sementara soal data desil yang memunculkan polemik, keluarga yang tidak mampu tiba-tiba dikeluarkan dari data karena dianggap sudah mampu, dia meminta agar keluarga yang mau mengkomplain agar segera lakukan klarifikasi hingga 30 Desember mendatang ke kelurahan dan desa, agar bisa diperbaiki.
“Untuk desil memang ada masalah di tim survei dan objek yang disurvei, akhirnya terjadi banyak perubahan. Kalau bapak ibu merasa data mengalami perubahan. Sistem detilnya ada di kelurahan,” kata Muhajirin.
Di bidang pendidikan setara SMA jika ada kendala di sekolah, dia juga minta bisa disampaikan. Begitu juga Bansos.
Untuk dana pokok-pokok pikiran (POKIR) DPR, sedang jadi sorotan KPK. Karena itu setiap program yang diusulkan tidak tiba-tiba langsung dimasukkan tetapi melalui proses dari bawah. Karena itu usulan-usulan dari bawah ini akan dilihat dan diprose berjenjang.
Di pihak warga yang hadir tidak hanya menyuarakan problem-problem yang mereka rasakan saja. Masalah yang terjadi secara lokal Maluku Utara terutama menyangkut dampak perubahan iklim yang mulai dirasakan saat ini juga turut disampaikan. Hal ini tidak hanya dirasakan masyarakat di Pulau dan Kota Ternate.
Hi Sadek Kahar tokoh masyarakat Sangaji, menyuarakan dampak gelombang saat angin selatan dan utara yang memberikan dampak cukup serius bagi warga pesisir seperti di Sangaji ini.
“Memasuki musim angin selatan saja sangat terasa, apalagi angin utara, gelombang besar mengantam tepian pantai Sangaji. Pengalaman 2021, sampai sekarang sebagian rumah warga masih rusak. Karena itu perlu dipikirkan solusinya,” pinta Hi Sadek.
Selain dampak perubahan iklim mengantam pesisir hal lain disuarakan adalah tempat ibadah terutama masjid milik masyarakat Sangaji yang butuh juga perhatian.
Dampak iklim ini dikuatkan peserta lainnya. Hi Abubakar Hi Adam tokoh masyarakat Sangaji meminta pemerintah provinsi mengantisipasi persoalan ini dengan membuat semacam break water atau penahan ombak yang bisa menghindarkan pesisir dari kerusakan. Dengan begitu, warga Sangaji yang juga nelayan perahu mereka juga terlindungi.
Soal nelayan, Hi Ata biasa disapa, juga menyarankan pemerintah daerah memikirkan hilirisasi hasil nelayan di Ternate. Memang, banyak orang bicara tambang dan hilirasasi, tetapi rakyat kecil seperti mereka sulit mendapatkan manfaat langsungnya.
“Hilirisasi tambang nikel dan lain-lain itu pengusaha dari Jakarta dan mereka yang punya modal, tapi hilirisasi pertanian dan perikanan ini perlu dipikirkan. Dengan begitu keluarga kita nelayan dan petani juga mendapatkan manfaatnya,” usulnya.
Tambang dengan klaim ekonomi tumbuh itu katanya bukan untuk pemerataan kelompok ekonomi masyarakat kecil.
Masih soal dampak elnino peserta lain mempertanyakan strategi pemerintah daerah dan DPRD dalam menghadapi persoalan ini. Pasalnya dampaknya begitu serius. Kepada petani bahkan masyarakat kota saat ini, dengan kebutuhan pokok yang naik dan menyebabkan inflasi tidak terkendali.
“Adakah pemerintah provinsi Maluku Utara punya strategi, menjawab persoalan dampak elnino yang terjadi dan dirasakan saat ini,” tanya Yeni Hi Safi peserta reses.
Untuk beberapa pertanyaan menyangkut kebijakan terutama dampak elnino yang dirasakan, akan dibawa ke dalam rapat dengan DPRD.
“Soal break water nanti kita lihat juga RTRW kota Ternate, memang saat ini fasilitas perikanan itu aset pemerintah provinsi,” tutupnya. (*)
Penulis:Rahmatulhaj Jurnalis
Komentar