Halmaherapedia— Dalam upaya sinergi grand design kependudukan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kependudukan (Kemendukbangga/ BKKBN) Provinsi Maluku Utara, beraudiens dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara.
Pertemuan itu dilaksanakan di ruang kerja Sekretaris Bappeda, Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi Selasa (20/5/2025). Tujuannya memperkuat sinergi perencanaan pembangunan daerah berbasis data kependudukan, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemanduan Kebijakan dan Parameter Kependudukan Kemendukbangga/BKKBN Maluku Utara Rusmin Fachrudin.
Perwakilan BKKBN ini diterima Sekretaris Bappeda Maluku Utara, Herifal Naly Thomas didampingi Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Bappeda Rosyidah Arbi.
Melalui pertemuan itu dibahas integrasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara tahun Anggaran 2025, serta penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan. Dibahas juga fasilitas penetapan parameter data kependudukan dalam kerangka Satu Data Indonesia untuk mendukung dokumen perencanaan pembangunan daerah. Misalnya Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami dorong agar GDPK tidak hanya jadi dokumen formal, tetapi benar-benar referensi strategi dalam penyusunan RPJMD. Melalui audiensi ini, kami ingin pastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah benar-benar didasarkan pada data kependudukan yang akurat dan terintegrasi,” ujar Rusmin.
Pihak Bappeda menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan bersinergi lebih erat dengan BKKBN, khususnya penguatan data dasar dan penyusunan kebijakan kependudukan daerah. “Data kependudukan yang valid dalam menyusun arah pembangunan daerah ke depan sangat penting. Sinergi ini diperlukan guna memastikan RPJMD 2025-2030 responsif, juga adaptif pada dinamika kependudukan,” ujar Herifal.
Kabid Sosial Budaya Bappeda, Rosyidah Arbi, menambahkan akan antusias mengikuti Workshop Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Provinsi Maluku Utara yang akan diselenggarakan BKKBN Malut 22 dan 23 Mei 2025. “Harapannya workshop bisa menghasilkan rumusan aplikatif dan bisa menjadi masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sedang disiapkan,”kata Rosyidah. Audiensi ini juga menandai komitmen bersama BKKBN- Bappeda memperkuat perencanaan pembangunan daerah berbasis data dengan kebijakan nasional, Satu Data Indonesia.(aji/editor)
