Halmaherapedia– Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Program JKN Tahun 2026 dilaksanakan di Kota Ternate, Kamis (11/6/2026). Kegiatan ini dihadiri Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10 Manado, Mokhammad Cucu Zakaria, Asisten Deputi Bidang Perencanaan dan Keuangan BPJS Kesehatan, Suparyono, S.E., M.Si. sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait; serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Meryta Oktaviani Rondonuwu, bersama jajaran.
Dalam forum ini diisi juga dengan diskusi panel dipimpin oleh Asisten III Gubernur Malut H. M. Sukur Lila. Agendanya adalah pemaparan detail data kepesertaan, evaluasi tingkat pemanfaatan JKN di 10 kabupaten/kota, serap aspirasi bersama para kepala dinas dan jajaran direktur fasilitas kesehatan, serta penyusunan dokumen rencana aksi tindak lanjut.
Kesempatan ini Sukur mewakili Pemprov Malut menyampaikan komitmen Pemprov memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Program JKN adalah amanah besar negara untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan JKN tidak hanya bergantung pada internal BPJS Kesehatan semata, tetapi butuh koordinasi lintas sektor serta komunikasi intensif antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat,” ujar Sukur saat membuka acara.
Dia lantas menekankan lima fokus utama sebagai pedoman forum ke depan. Pertama, penguatan koordinasi melalui pertemuan berkala guna mengevaluasi kendala teknis dan merumuskan solusi bersama secara cepat antara Pemprov Malut dan BPJS Kesehatan. Kedua, sinkronisasi dan sinergi program JKN dengan kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada aspek peningkatan kualitas layanan kesehatan primer.
Ketiga, penguatan komunikasi publik secara aktif agar pemahaman masyarakat mengenai hak serta kewajiban sebagai peserta JKN semakin meningkat. Keempat, pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis sistem yang transparan serta akuntabel sesuai standar layanan medis. Kelima, mendorong kolaborasi inovasi, seperti digitalisasi sistem layanan, peningkatan mutu fasilitas, dan penguatan jejaring fasilitas kesehatan di seluruh wilayah kepulauan.
“Harapannya forum ini menjadi motor penggerak agar implementasi JKN di Maluku Utara berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,”kata Sukur. Dia mengajak semua pihak menjadikan forum ini sebagai wadah kerja yang produktif, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
Melalui forum komunikasi ini dapat dilahirkan semangat transparansi, akuntabilitas, dan rasa kebersamaan yang kokoh dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan di daerah.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 10 Manado, dr. Mokhammad Cucu Zakaria, menyampaikan bahwa Program JKN merupakan amanat konstitusi yang kini diintegrasikan ke dalam 17 Program Prioritas Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan program.
“Kesehatan adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar. Tidak ada pembangunan ekonomi atau infrastruktur berjalan sukses jika masyarakatnya tidak sehat. Payung regulasinya sudah sangat jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional memastikan seluruh warganya terlindungi oleh JKN,” jelas Mokhammad.
Dia bilang tiap harinya ada kurang lebih sekitar 2 juta penduduk Indonesia yang mengakses layanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke melalui fasilitas JKN. Sejak diluncurkan 2014 hingga akhir 2025, total mencapai kurang lebih Rp1.959 triliun. Angka fantastis ini menunjukkan betapa vitalnya program ini dan besarnya ekspektasi serta kepercayaan masyarakat.
“Khusus Maluku Utara, melalui forum ini dibedah bersama data kepesertaan dan pemanfaatan layanannya hari ini. Target kita sama, yaitu semua sistem yang sudah berjalan baik ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi demi mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan Maluku Utara yang prima menuju Indonesia Sehat,” pungkasnya.
Komentar