Sofifi— Ratusan sopir lintas Halmahera yang biasa melayani transportasi penumpang dan barang di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur menggelar aksi ke kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi Senin (11/5/2025). Adanya dugaan permainan Dan penyalahgunaan BBM Subsidi terutama solar itu kemudian memicu adanya kelangkaan dan mahal. Hal ini memicu gelombang protes besar-besaran.
Protes para sopir ini sangat beralsan karena Di saat pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bio Solar hanya Rp 6.500 per liter, masyarakat justru membeli dengan harga antara Rp 16 ribu hingga i Rp 20 ribu per liter di lapangan.
“Pak Kapolres dan Pak Kapolda BBM bersubsidi itu tidak boleh dibisniskan. Tapi kenyataan di lapangan dibisniskan berbagai pihak sehingga masyarakat justru mendapatkan harga yang mahal hingga berlipat, lipat, ” Teriak salah satu orator aksi saat para sopir berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Maluku Utara.
Bagi para sopir hal ini sudah tidak masuk akal. Ada dugaan kuat mafia BBM bermain, ” Protes para pendemo. Ratusan massa para sopir dan pengusaha angkutan yang tergabung dalam Gabungan Organda, didominasi para sopir truk, itu menggelar aksi protes dari kantor Gubernur dan DPRD.
Para sopir meminta penegak hukum menangkap dan memidanakan oknum penimbun BBM subsidi.
M Lutfi salah satu orator dalam aksi ini menyampaikan bahwa persoalan solar subsidi bukan lagi masalah biasa. Rakyat kecil terutama sopir truk menjadi korban paling nyata akibat distribusi BBM yang kacau dan diduga sarat permainan.
“Solar subsidi ini untuk rakyat, bukan untuk dipermainkan. Harga resmi Rp 6.500, tapi masyarakat beli sampai Rp 20 ribu. Ini sudah gila. Dugaan kami ada oknum penimbun yang sengaja bermain. Kami punya data. Tangkap dan pidanakan mereka. Jangan biarkan rakyat terus menjerit,” ucap Lutfi di hadapan Wakil Gubernur, anggota DPRD Malut, dan sejumlah pimpinan OPD usai Paripurna Pansus LKPJ di Aula DPRD Malut.
Dia menyinggung pemerintah dan DPRD yang lemah dalam pengawasan terutama dalam hal distribusi BBM bersubsidi ini. Hal ini terjadi berulang kali sepanjang tahun. Kondisi ini juga sulit dikendalikan. .
“Masalahnya berulanv, masyarakatlah yang korban. Rakyat terus jadi korban.Lalu siapa sebenarnya yang nikmati permainan ini ,” cecarnya. Soal aksi protes para sopir ini Wakil Gubernur Maluku Utara mengakui persoalan bio solar memang bukan isu baru. Pemerintah daerah, sudah berkali-kali menerima laporan terkait mahalnya harga solar di tingkat pengecer hingga dugaan permainan distribusi BBM subsidi.
“Bio solar itu harganya Rp 6.800. Jiwa sudah Jadi sudah Rp 20 ribu, itu tidak wajar. Kalau ada oknum, laporkan secara tertulis dan pidanakan,” tegas Wakil Gubernur.
Wagub bilang Pemprov Maluku Utara, akan segera memanggil pihak Pertamina guna meminta penjelasan sekaligus mencari solusi konkret atas persoalan ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan sopir dan pelaku usaha, tetapi juga menghantam denyut ekonomi rakyat.
“Kalau rakyat susah, pemerintah juga ikut susah. Ini bukan sekadar urusan BBM, tapi menyangkut kehidupan masyarakat luas, “kata Wagub.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, bilang DPRD akan menindaklanjuti para sopir itu. “DPRD tidak ingin persoalan solar subsidi hanya berhenti pada rapat dan laporan tanpa tindakan nyata, “katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara, Said Banyo, mengungkapkan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Pertamina sejak aksi berlangsung.
“Kami sudah berkomunikasi langsung dengan Pertamina. Mereka sedang menuju Sofifi dan akan langsung mengikuti audiensi bersama. Persoalan ini harus dibuka seterang-terangnya agar masyarakat tahu di mana letak masalah sebenarnya, “ujar Said.(aji)
Komentar