APAD Indonesia Kolaborasi Multisektoral di Bali, NTB, dan NTT Bangun Ketangguhan

Halmaherapedia.com– NTT– Asia Pacific Alliance for Disaster  (APAD) sebagai sebuah organisasi nirlaba yang bergerak di sektor manajemen bencana dengan fokus pada penguatan kemitraan multi-pihak, membangun ketangguhan sektor pariwisata. Memasuki tahun ke-16  berdirinya  APAD Indonesia, terus   melanjutkan upaya membangun kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana  sektor pariwisata di wilayah Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

APAD  membangun  ketangguhan bencana   melalui praktik yang berkelanjutan, koordinasi, dan kepercayaan. Hal ini dilakukan dengan melibatkan   stakeholder tingkat desa hingga verifikasi lintas sektor, dan penyelarasan kebijakan. Bagi APAD kesiapsiagaan telah menjadi bagian dari pendekatan yang dilakukan.

Pasca perjalanan panjang pelibatan multisektoral, pada 2026  ini A-PAD Indonesia kembali melanjutkan upaya kesiapsiagaan bencana yang diawali dengan Diseminasi Program Penguatan Ketangguhan Sektor Pariwisata dan Masyarakat di Kawasan Destinasi Wisata di Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manggarai Barat Isfridus S. S. Tobong, ST pada Rabu (8/4/2026 ).

Agenda diseminasi awal 2026 ini A-PAD Indonesia membagi rencana pelaksanaan program 2026 kepada para pemangku kepentingan serta  melakukan penyelarasan program dengan agenda pemerintah daerah Manggarai Barat dan NTT.

Memperkuat komitmen kolaborasi multi pihak untuk membangun desa wisata tangguh bencana, adalah  salah satu agenda sekaligus tantangan yang difokuskan.

Project Officer NTT A-PAD Indonesia, Abdul Salim bilang, sudah lebih dari 3 tahun A-PAD Indonesia membangun kolaborasi desa tangguh bencana bersama lintas instansi di NTT,  terutama dalam mengumpulkan komitmen dan kehadiran multi pihak, masih menjadi tantangan. Satu hal  yang dicoba  diselaraskan adalah rencana program desa wisata tangguh bencana dengan program dan prioritas pemerintah daerah di NTT.

“Tujuanya  bisa terhindar dari kepentingan yang tumpang tindih dan setiap keterlibatan justru bisa saling menguatkan,” kata Salim.

Dia bilang, sebagai pulau kecil tempat bertumbuhnya pariwisata, Bali, NTB dan NTT memiliki catatan merah sebagai wilayah  rawan bencana.

Masih segar dalam ingatan  masyarakat, dahsyatnya Siklon Tropis Seroja tahun 2021 yang menimpa NTT. Lebih dekat lagi bencana di Manggarai Barat akhir-akhir ini seperti tanah longsor dan gempa. Manggarai Barat yang memiliki topografi berbukit dengan curah hujan tinggi seringkali memicu bencana hidrometeorologi yang memutus akses jalan utama. Begitu juga di Lombok Barat NTB dan Karangasem Bali yang berada di dalam kawasan jalur cincin api.

“Terapit di area yang dekat dengan aktivitas vulkanik gunung api, gempa bumi dan tsunami menjadi latar belakang mengapa upaya ini sangat penting untuk terus dilanjutkan,”kata Salim.

Untuk awal periode ini, A-PAD Indonesia memfokuskan program pada penguatan kelembagaan serta koordinasi antar pemangku kepentingan dalam forum pengurangan risiko bencana. Meski tahun awal program belum secara khusus menargetkan sektor pariwisata, Bali dan NTB sebagai pusat pariwisata nasional membuka ruang kontribusi dari sektor swasta. Melalui pendekatan penta helix, pelaku industri pariwisata turut memberikan perspektif strategis dalam pengembangan upaya penanggulangan bencana di kawasan destinasi.

Project Leader A-PAD Indonesia, Anton R. Purnama memaparkan perjalanan panjang program upaya kesiapsiagaan bencana kini sudah semakin disadari   multi sektor di wilayah pariwisata yang rawan bencana. Memasuki 2020, program berkembang dengan memberikan perhatian khusus pada sektor pariwisata  melalui penerapan skema sertifikasi kesiapsiagaan bencana  kepada pengusaha di dunia pariwisata.

Sementara untuk  penentuan lokasi program dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi. Tentu   mempertimbangkan status Bali, NTB, dan Labuan Bajo sebagai kawasan ekonomi khusus dan destinasi super prioritas nasional.

“Ini sejalan dengan visi A-PAD Indonesia sebagai multisectoral hub, yaitu membangun platform kolaborasi lintas sektor melalui berbagai inisiatif program. Dalam pelaksanaannya,  BPBD berperan sebagai leading sector, mengingat penanggulangan bencana bersifat multidimensi dan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak,” jelas Anton.

Program ini turut mengintegrasikan aspek penting seperti sistem peringatan dini, perlindungan tenaga kerja, serta kesiapsiagaan operasional di sektor pariwisata. Bersama para pemangku kepentingan utama, A-PAD Indonesia mendorong penyusunan standar kesiapsiagaan bencana bagi hotel dan resort, dengan memastikan keselarasan dan menghindari tumpang tindih dengan regulasi yang telah ada.

“Salah satu hasil penting  inisiatif ini adalah terbentuknya tim verifikator kesiapsiagaan bencana, yang berfungsi memastikan bahwa standar yang telah disusun dapat diterapkan secara konsisten di lapangan,” ungkapnya.

Dijelaskan juga, sepanjang 2025, sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan mitra pembangunan semakin memperkuat integrasi kesiapsiagaan bencana dalam tata kelola destinasi pariwisata. Mulai dari   desa hingga lintas sektor, kesiapsiagaan kini semakin dapat diintegrasikan ke dalam bagian praktik sehari-hari. Misalnya  melalui agenda berkelanjutan di  2026 ini. Salim berharap bisa terbangun desa wisata yang tangguh bencana secara jangka panjang. Dengan penguatan jejaring kolaborasi multi pihak yang berkelanjutan, dapat mendukung desa wisata tangguh bencana yang tidak hanya pada masa 2026-2027 tapi selamanya.

Harapan realistis Salim untuk desa yaitu  adanya rekomendasi berkelanjutan program dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama, inisiatif yang sudah dibangun di Desa Golo Mori, Warloka dan Warloka Pesisir terus berjalan meski proyek sudah selesai.

Sebagai   dampak konkret untuk daerah Manggarai Barat secara jangka panjang desa-desa wisata di kawasan ini menjadi lebih aman dan tangguh terhadap bencana. Sehingga jejaring dan kolaborasi antar pihak semakin kuat.

“Perlu ada rencana keberlanjutan yang jelas setelah proyek berakhir,” pungkas Salim.(*)