Surabaya, 18/11 (ANTARA) – Pendidikan yang terhenti tidak selalu berarti keinginan belajar telah padam. Di balik warga yang tidak menuntaskan pendidikan dasar atau berhenti di bangku SMP, terdapat persoalan lebih rumit daripada ketiadaan ruang kelas.
Tekanan ekonomi, pekerjaan, masalah keluarga, keterbatasan akses, dan pengalaman buruk di sekolah dapat membuat pendidikan formal sulit dijangkau.
Sebagian anak meninggalkan sekolah karena harus mencari nafkah atau merawat keluarga, bukan karena kehilangan cita-cita. Mengajak mereka kembali belajar tidak cukup dengan membuka pendaftaran. Pemerintah perlu menghadirkan layanan lentur, terjangkau, dan sesuai keadaan warga.
Di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kejar Paket A, B, dan C menjadi jalan membuka kembali kesempatan belajar. Pemerintah kota menyediakan 26 lokasi, terdiri atas sembilan titik program KRISNA atau Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Warga dapat menempuh pendidikan setara SD, SMP, hingga SMA dengan pola yang lebih sesuai dengan keadaan mereka.
Keberhasilan mengentaskan warga putus sekolah tidak cukup diukur dari jumlah lokasi belajar, pendaftar, atau ijazah yang diterbitkan. Ukuran yang lebih mendasar ialah berapa banyak warga yang kembali belajar, bertahan sampai lulus, memperoleh keterampilan, dan menggunakan pengetahuan itu untuk memperbaiki kehidupannya.
Akses terdekat
Kehadiran 26 lokasi belajar memperlihatkan upaya pemerintah mendekatkan layanan pendidikan. Sembilan titik KRISNA memanfaatkan fasilitas dekat warga, seperti aula kecamatan dan balai RW, sedangkan 17 lainnya merupakan PKBM. Pemerintah kota juga membuka peluang kelas baru apabila ditemukan kebutuhan di wilayah yang belum terjangkau.
Pendekatan ini penting karena hambatan pendidikan bukan hanya ketiadaan sekolah. Bagi warga yang bekerja, berkeluarga, atau melewati usia sekolah formal, jarak, waktu, dan tanggung jawab rumah tangga dapat menjadi penghalang sebesar biaya. Lokasi dekat dan jadwal yang sesuai membantu mereka melanjutkan pendidikan dari jenjang terakhir.
Pendekatan kampung dapat memperluas jangkauan. Melalui Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya mendorong kepedulian warga terhadap pendidikan. Kegiatan aparatur sipil negara (ASN) di balai RW dapat membantu mengenali warga yang belum menuntaskan pendidikan dan menghubungkan mereka dengan layanan.
Penghargaan Adhiwidya dari Forum Komunikasi PKBM Indonesia yang diterima Wali Kota Eri Cahyadi pada 6 November 2026 mengakui perhatian Surabaya terhadap pendidikan nonformal. Apresiasi itu harus menjadi pemacu peningkatan mutu dan perluasan manfaat, terutama bagi kelompok yang sulit dijangkau.
Tantangan Surabaya mencerminkan persoalan nasional. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 mencatat 2.922.607 anak usia 7–18 tahun tidak bersekolah, dengan 2.009.918 di antaranya berusia 16–18 tahun.
Sebanyak 21,78 persen merasa pendidikan sudah cukup, 20,35 persen terkendala biaya, dan 16,75 persen bekerja. Faktor lain meliputi pernikahan, disabilitas, jarak, tanggung jawab rumah tangga, dan perundungan.
Data administratif Kemendikdasmen per 30 September 2026 mencatat 2.703.692 anak usia 6–18 tahun terindikasi tidak sekolah berdasarkan pemadanan data pokok pendidikan (dapodik), Education Management Information System (EMIS), dan data kependudukan.
Angka ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan Susenas karena metode dan kelompok umur berbeda. Namun, keduanya menegaskan perlunya penanganan berbasis data.
Melampaui ijazah
Pendidikan kesetaraan harus menjadi bagian utuh sistem pendidikan nasional, bukan sekadar jalan memperoleh ijazah. Kejar Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Kesetaraan itu menuntut pembelajaran bermutu agar lulusan memiliki kompetensi untuk kehidupan sehari-hari maupun melanjutkan pendidikan.
Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 mengatur kurikulum kesetaraan yang mencakup mata pelajaran wajib, pemberdayaan, dan keterampilan. Materinya meliputi kemampuan okupasional, fungsional, vokasional, sikap profesional, dan kewirausahaan. Pembelajaran dapat berlangsung melalui tatap muka, tutorial, serta belajar mandiri dengan satuan kredit kompetensi.
Surabaya mulai mengarah pada pendekatan tersebut dengan menyisipkan keterampilan vokasi dalam KRISNA. Warga belajar diharapkan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga bekal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.
Materi vokasi harus sesuai dengan kebutuhan peserta, peluang kerja, potensi ekonomi setempat, dan perkembangan dunia usaha, bukan sekadar pelatihan seremonial.
Kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja, dan pelaku usaha mikro perlu diperkuat. Kolaborasi dapat membuka kesempatan praktik, pendampingan, dan akses kerja. Peserta juga perlu dibekali literasi digital, komunikasi, serta pengelolaan keuangan.
Stigma terhadap lulusan pendidikan kesetaraan juga perlu diatasi. Kejar Paket kerap dianggap pilihan kedua, padahal lulusannya tetap dapat melanjutkan pendidikan, termasuk ke perguruan tinggi, sesuai persyaratan.
Pemkot Surabaya menyebut sejumlah lulusan Paket C berhasil masuk perguruan tinggi negeri. Capaian ini perlu didokumentasikan agar masyarakat melihat hasil nyata program.
Mengawal ketuntasan
Tantangan terbesar bukan hanya mengajak warga mendaftar, melainkan memastikan mereka bertahan hingga menyelesaikan pembelajaran. Peserta dapat menghadapi jadwal kerja yang berubah, penghasilan tidak menentu, tanggung jawab mengasuh anak, atau persoalan keluarga. Tanpa pendampingan, kesempatan belajar berisiko tidak berujung pada kelulusan.
Pemerintah perlu beralih dari sekadar menyediakan tempat belajar menuju pendampingan sesuai kebutuhan. Pendataan harus mengenali alasan pendidikan terhenti, jenjang terakhir, dan bantuan yang diperlukan.
Warga yang terkendala biaya memerlukan dukungan pembiayaan; pekerja dapat difasilitasi jadwal malam atau akhir pekan; peserta dengan tanggung jawab pengasuhan membutuhkan pembelajaran adaptif. Penyandang disabilitas juga perlu fasilitas sesuai kebutuhan.
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah, berlaku sejak 26 Januari 2026, menjadi landasan koordinasi pusat dan daerah.
Di Surabaya, pelaksanaannya dapat melibatkan dinas pendidikan, kecamatan, kelurahan, RW, PKBM, keluarga, dan masyarakat. Data pendidikan perlu disandingkan dengan kondisi sosial ekonomi.
Kualitas tutor turut menentukan keberhasilan. Peserta pendidikan kesetaraan memiliki usia, pengalaman, dan kemampuan akademik beragam. Tutor perlu menguasai materi sekaligus memahami pembelajaran orang dewasa, metode fleksibel, dan pendampingan bagi peserta yang kehilangan kepercayaan diri. Ketersediaan bahan ajar dan sarana belajar juga harus dijaga.
Ukuran keberhasilan perlu diperluas. Jumlah titik belajar dan pendaftar harus dilengkapi data kehadiran, keberlanjutan belajar, kelulusan, peningkatan kemampuan dasar, serta lulusan yang melanjutkan pendidikan atau bekerja. Peserta yang berhenti perlu ditelusuri penyebabnya agar kebijakan diperbaiki, bukan sekadar diganti pendaftar baru.
Keluarga, lingkungan RT dan RW, tokoh masyarakat, serta dunia usaha perlu membangun suasana yang menghargai warga yang kembali belajar. Pendidikan tidak seharusnya menjadi sumber rasa malu bagi mereka yang pernah meninggalkannya. Keberanian memulai kembali patut didukung karena setiap warga memiliki hak dan kesempatan untuk berkembang.
Surabaya telah memiliki modal melalui KRISNA, PKBM, Balai RW, dan kepedulian masyarakat kampung. Pekerjaan berikutnya ialah memastikan seluruh unsur itu terhubung dalam layanan bermutu dan berkelanjutan.
Ukuran keberhasilan bukan banyaknya penghargaan atau lokasi belajar yang diresmikan, melainkan sejauh mana warga yang semula tertinggal dapat kembali belajar dan menuntaskan pendidikan.
Mengentaskan warga putus sekolah membuka jalan menuju kesempatan lebih luas. Ijazah hanyalah salah satu hasil; pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan kemampuan memperbaiki taraf hidup merupakan manfaat yang lebih jauh.
Menuju Indonesia Emas 2045, setiap orang harus memiliki kesempatan adil untuk belajar, bertumbuh, dan mengambil bagian dalam kemajuan bangsa.
Oleh Abdul Hakim
Editor: Masuki M Astro
Komentar