Penulis: Dr. Saiful Ahmad, M.Si
(Akademisi, Pengamat Kebijakan Publik, dan Pegiat Sejarah Politik Indonesia)
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) pada 26–29 Agustus 2026 di Kota Ternate bukanlah sekadar agenda seremonial tahunan antar-pemerintah daerah. Di tengah arus modernisasi global yang serba terspesialisasi dan kerap melupakan akar sejarah, forum ini hadir sebagai momentum politik- kultural yang sangat strategis.
Dari tanah Moloku Kie Raha, kota-kota pusaka di seluruh Indonesia menegaskan kembali peran pentingnya dalam menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pelestarian kearifan lokal dan revitalisasi semangat kemaritiman Nusantara.
Ketika Benteng Oranje menjadi ruang perjumpaan para pemimpin daerah, akademisi, dan pegiat budaya pada pembukaan Rakernas, Rabu (26/8/2026), terpancar sebuah pesan kuat: kebudayaan dan kearifan lokal bukan objek pajangan masa lalu, melainkan instrumen kebijakan publik yang hidup (living policy) untuk memperkokoh persaudaraan nasional serta menjaga kedaulatan bangsa dari wilayah pesisir hingga pulau-pulau terluar.
Otonomi Daerah dan Solidaritas Kebangsaan: Lebih dari Sekadar Pembagian Kekuasaan.
Pernyataan bernas Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, saat membuka forum JKPI menggugah kesadaran kolektif kita tentang hakikat desentralisasi. Beliau menyampaikan keprihatinan atas ketidakhadiran beberapa delegasi daerah yang harus memfokuskan penanganan musibah bencana alam di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan.
“Kondisi ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Karena JKPI bukan hanya tentang kota pusaka, sejarah dan kebudayaan, tetapi juga tentang persaudaraan, kepedulian dan solidaritas antardaerah,” tegas Tauhid di Benteng Oranje.
Dalam perspektif teori kebijakan publik dan otonomi daerah, solidaritas inter-regional ini menegaskan bahwa otonomi daerah tidak boleh menciptakan sektarianisme atau ego kedaerahan (regional egocentrism). Otonomi daerah memberikan kewenangan diskresioner bagi pemerintah kota/kabupaten untuk merumuskan kebijakan berbasis karakter dan kearifan lokal masing-masing. Namun, keanekaragaman kearifan lokal tersebut diikat oleh warisan pusaka bersama (shared heritage) yang membentuk jalinan kebangsaan yang utuh di bawah naungan NKRI.fakultas
Kebijakan Kota Pusaka: Mengakar pada Kearifan Lokal, Berlayar dengan Semangat Kemaritiman.
Setiap daerah anggota JKPI memiliki gen warisan budaya yang unik. Dari lanskap politik-kebudayaan Ternate dengan sejarah Kesultanan dan tradisi baharinya, hingga kota-kota pusaka di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Papua. Kebijakan publik di tingkat lokal harus mampu menerjemahkan kekayaan kearifan lokal tersebut menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RTRW).
Sejarah panjang Ternate sebagai pusat perdagangan rempah dunia—pala dan cengkeh—membuktikan bahwa kejayaan Nusantara sejak dahulu terbentuk melalui interaksi maritim. Namun, romantisme sejarah tidaklah cukup. Konsep “Ternate Kota Rempah” yang didorong dalam Rakernas XII JKPI meletakkan kearifan lokal sebagai basis inovasi ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan. Ini menjadi model bagi kota pusaka lain: bagaimana menjadikan warisan sejarah lokal sebagai solusi konkrit bagi persoalan pembangunan perkotaan masa kini.
Penyelenggaraan agenda Lawatan Nusantaria hasil kolaborasi JKPI dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) mempertegas bahwa ruang laut bukan pemisah, melainkan jembatan penghubung peradaban. Kebijakan kota pusaka yang bernapaskan kemaritiman mengembalikan identitas bangsa Indonesia sebagai peradaban bahari yang tangguh, sekaligus menjaga kedaulatan wilayah NKRI.
Inklusivitas Kebudayaan dan Tata Kelola Multi-Pihak.
Tata kelola kota pusaka berbasis kearifan lokal menghendaki pendekatan collaborative governance. Kebudayaan tidak boleh dikelola secara birokratis tunggal oleh pemerintah. Pelibatan masyarakat, budayawan senior seperti Taufik Rahzen, komunitas kreatif, pegiat literasi, hingga akademisi dalam rangkaian pra-Rakernas melalui agenda “Pustaka Kopi & Film” serta Festival Gastronomi menunjukkan betapa inklusifnya perumusan ruang publik berbasis pusaka.
Kearifan lokal masing-masing kota—baik dalam bentuk tata ruang adat, arsitektur pusaka, pengetahuan tradisional tentang kelautan, hingga sistem nilai gotong royong—adalah benteng pertahanan paling ampuh menghadapi ancaman disintegrasi bangsa dan krisis identitas di era globalisasi.
Menegaskan Kearifan Lokal dan Semangat Kemaritiman Kota Pusaka sebagai Poros Utama Kebijakan Publik dalam Menjaga Kebinekaan dan Eksistensi NKRI.
Komitmen yang dirumuskan di Ternate harus berdampak pada kebijakan nyata: lahirnya regulasi perlindungan cagar budaya, penganggaran pemajuan kebudayaan lokal yang berkesinambungan, serta integrasi nilai bahari dan sejarah dalam sistem pendidikan daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman:
“Ternate Kota Rempah bukan sekadar slogan, melainkan sebuah pengalaman kedaulatan dan sebuah proses yang terus berlangsung secara berkesinambungan.”
Pengalaman kedaulatan budaya di setiap kota pusaka di Indonesia adalah modal politik terbesarnya. Ketika setiap daerah bangga akan kearifan lokalnya, dan pada saat yang sama saling terhubung dalam semangat persaudaraan maritim Nusantara, maka eksistensi NKRI akan berdiri kokoh dan tak tergoyahkan. Dari Ternate, JKPI telah memberi arah, menjaga pusaka daerah berarti merawat masa depan Republik Indonesia Tercinta.(*)
Komentar