Halmaherapedia- Pengembangan ekonomi biru melalui optimalisasi sektor perikanan menjadi strategi utama pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Maluku Utara tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Daerah ini memiliki anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan baru termanfaatkan sekitar 61%.
“Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir dalam kegiatan Kie Raha Economic Forum (KREF) yang digelar Bank Indonesia di Aula Maitara Kantor Perwakilan BI Provinsi Maluku Utara, Selasa siang (18/8/2026)
“Kita tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif. Maluku Utara punya anugerah laut yang luar biasa. Data menunjukkan potensi perikanan kita baru termanfaatkan sekitar 61%. Ini adalah peluang besar yang harus kita optimalkan melalui pendekatan ekonomi biru,” ujar Sekda.
Persoalan utama sektor perikanan Maluku Utara bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan lemahnya sistem pendukung.
“Kita belum punya infrastruktur memadai, seperti cold storage, industri pengolahan, dan sistem distribusi. Akibatnya, nilai tambah tidak dinikmati secara optimal oleh nelayan,” jelasnya.
Untuk perikanan budi daya, potensi lahan mencapai 81.316,99 hektare. Namun, tingkat pemanfaatan pada 2019 baru 0,56%. Sebanyak 98,9% produksi budi daya Malut masih didominasi rumput laut.
Menurutnya, ada empat strategi optimalisasi yang didorong Pemprov, pertama percepatan hilirisasi hasil perikanan membangun infrastruktur pendukung, seperti cold storage, industri pengolahan, dan SPBUN. Tujuannya agar produk perikanan diolah di daerah sehingga nilai tambah tetap berada di Maluku Utara.
Kedua, melakukan pengembangan Perikanan Budi Daya Berkelanjutan.
Pemerintah akan mendorong ekstensifikasi komoditas unggulan: udang vaname, rumput laut, kakap, kerapu, dan lobster, sekaligus melakukan revitalisasi tambak rakyat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.
Ketiga, penguatan Kampung Nelayan Merah Putih. Hal ini dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperkuat untuk penyediaan sarana, pelatihan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar bagi nelayan serta UMKM pesisir.
Keempat pengelolaan berkelanjutan berbasis zonasi. Pemprov Malut mendukung penerapan zonasi di WPPNRI 714, 715, dan 718 yang meliputi Laut Banda, Laut Halmahera, hingga Laut Arafuru. Pengelolaan dilakukan berbasis data dan sains agar sumber daya tetap lestari.
“Prinsip ekonomi biru itu jelas. Ekonomi tumbuh, masyarakat pesisir sejahtera, dan ekosistem laut tetap terjaga untuk generasi mendatang. Laut Maluku Utara bukan hanya kebanggaan daerah, melainkan juga sumber kesejahteraan yang harus kita kelola bersama,”katanya.
Dengan strategi ini, pemerintah menargetkan produksi perikanan tangkap dan budi daya dapat mencapai 750.000 ton per tahun dan menyerap tenaga kerja lebih dari 30 ribu orang.(aji)
Komentar