Halmaherapedia– Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Daerah Terpencil secara zoom, pada Kamis (30/10/25). Rakor ini bertujuan menyampaikan laporan perkembangan pendaftaran investor pembangunan SPPG di daerah terpencil pada masing-masing kabupaten/kota.
Rakor di Kediaman Wakil Gubernur Maluku Utara Eks Crysant, itu dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Kadis Pangan Malut Deny Can, Kepala Regional Badan Gizi Nasional Malut Muhammad Ramli, Tim Perwakilan Kemendagri serta seluruh Satgas Kabupaten/Kota.
Dalam rakor ini, disampaikan laporan perkembangan pendaftaran investor pembangunan SPPG, mencakup informasi t entang jumlah investor yang telah mendaftar, jenis investasi, dan lokasi pembangunan SPPG di daerah terpencil. Melalui Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen para pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil. Para peserta rakor diberikan kesempatan menyampaikan laporan perkembangan pendaftaran investor di daerah masing-masing, dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran.
Berdasarkan hasil rakor dan laporan perkembangan pendaftaran investor, di Kabupaten Halmahera Tengah dari 10 titik SPPG, semua sudah terisi oleh investor. Kabupaten Halmahera Utara: dari 2 titik SPPG sudah terdaftar investornya. Di Kota Ternate: dari 2 titik SPPG, belum ada investor yang mendaftar. Kabupaten Kepulauan Sula dari 13 titik SPPG, belum ada investor yang mendaftar
Kabupaten Halmahera Selatan dari 16 titik SPPG, belum ada investor yang mendaftar. Kesempatan itu para peserta rakor juga diberikan kesempatan menyampaikan laporan perkembangan pendaftaran investor di daerah masing-masing, dan membahas kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pendaftaran.
Ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga masih minim investor mendaftar. Misalnya karea jaringan internet yang lemah di daerah terpencil. Kurangnya informasi tentang program SPPG serta Pemda kesulitan mencari investor yang sesuai kebutuhan daerah. Terkait masalah – masalah tersebut diminta segera dicari solusinya, dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang program SPPG, serta meningkatkan upaya dalam mencari investor yang sesuai kebutuhan daerah.
Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe meminta adanya percepatan pendaftaran investor pembangunan SPPG di daerah terpencil, dan meminta para kepala daerah meningkatkan upaya dalam mencari investor. Melalui rakor ini disampaikan informasi tentang mekanisme pendaftaran investor, tata kelola program SPPG, dan pembiayaan program SPPG,” katanya.
“Rakor ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen para pihak terkait dalam upaya meningkatkan kualitas kualitas gizi dan kesehatan masyarakat di daerah terpencil, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terpencil,” kata Wagub. Rapat diakhiri dengan arahan dari Wagub mengharapkan kepada semua unsur agar dapat memaksimalkan tugasnya masing-masing, Dua hari ke depan akan dilaksanakan rapat tindak lanjut untuk memaksimalkan program MBG di daerah 3T. SPPG itu sendiri, merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Gizi Nasional (BGN), serta berbagai BUMN Karya yang berperan dalam penyediaan infrastruktur dan pendanaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tujuannya memastikan akses makanan bergizi yang lebih luas, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.(aji)
