Hamaherapedia – Kegiatan Penyusunan Usulan Langkah dan Strategi Arah Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila digelar di Ternate, dipusatkan di Bella Hotel Ternate, pada Kamis (25/9) lalu. Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu dibuka oleh Sekda Maluku Utara mewakili Gubernur.
Direktur Pengendalian BPIP Mukhammad Fahrurozi saat pembukaan acara mengatakan, kegiatan ini dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian di BPIP yang tertuang dalam Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 pasal 119 ayat (4), yaitu menyusun usulan langkah dan strategi guna mempelancar pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila agar selaras dengan arah kebijakan, GBHIP, dan peta jalan PIP.
Menurutnya, kerukunan antar dan intra umat beragama merupakan pondasi penting dalam kehidupan berbangsa. Namun, dinamika sosial-politik global, perkembangan teknologi informasi, serta arus disrupsi digital turut memengaruhi pola interaksi masyarakat.
Dia bilang Survei Setara Institute tahun 2023 menunjukkan bahwa skor Indeks Kota Toleran (IKT) masih memperlihatkan disparitas antar daerah; beberapa kota besar seperti Singkawang dan Salatiga memperoleh skor tinggi, namun sejumlah daerah lain masih menghadapi tantangan intoleransi dan eksklusivisme. Fakta ini menunjukkan bahwa kerukunan harus terus dijaga, dirawat, dan diperkuat melalui langkah-langkah yang terukur dan strategis.
Kegiatan di Maluku Utara ini merupakan rangkaian dari dua lokus sebelumnya, yaitu di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat.
“Kehadiran kita di Maluku Utara menjadi sangat penting, karena provinsi ini menyimpan praktik baik dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Survei membuktikan bahwa sekitar 80 persen masyarakat di sini beragama Islam, namun kepala daerahnya berasal dari agama minoritas yaitu Kristen. Fakta ini mencerminkan tingginya tingkat kerukunan antarumat beragama, sekaligus menjadi teladan bagaimana nilai Pancasila diaktualisasikan sebagai perekat kebhinekaan,” jelasnya.
Melalui forum ini, ingin belajar dari pengalaman Maluku Utara. Bahwa harmoni dapat terwujud bila ada dialog lintas iman, penghargaan terhadap kearifan lokal, serta penguatan inklusivitas politik. ‘Dari sinilah strategi pembinaan ideologi Pancasila harus kita rancang, agar mampu menjadi model resolusi konflik menuju kerukunan berkelanjutan,” katanya.
Kegiatan ini diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah strategis, antara lain:
Penguatan nilai Pancasila dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat secara berkelanjutan. Mitigasi potensi konflik berbasis identitas di tingkat lokal, yang dapat diekskalasi menjadi praktik baik nasional. Model kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam menjaga kerukunan.
Pemanfaatan transformasi digital untuk memperkuat diseminasi nilai toleransi dan kebangsaan secara kekinian.
Melalui forum penyusunan ini, ia berharap lahir rekomendasi yang aplikatif dan terukur, yang dapat memperkuat peran Pancasila sebagai perekat kebhinekaan sekaligus mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045: Indonesia yang berdaulat, adil, makmur, dan berkarakter. Pemerintah Provinsi Maluku Utara diwakili Sekprov Malut. Drs. Samsuddin A. Kadir, secara resmi membuka acara Ini di Bella hotel Ternate, Kamis (25/9) lalu turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah Maluku Utara mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan menegaskan bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Menurutnya, Pancasila sebagai falsafah serta ideologi bangsa Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak, namun melalui proses yang cukup panjang perjuangan bangsa Indonesia. “Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Olehnya itu, diharapkan setiap perilaku manusia harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti halnya moral, etika dan integritas,”jelasnya
Dia bilang dalam catatan sejarah perjalanan panjang bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi telah merawat toleransi dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Kerukunan Beragama: Warisan Budaya dan Kebhinekaan Maluku Utara untuk Indonesia itu’, menurutnya bukan sekadar untaian kalimat biasa, akan tetapi refleksi dari kebutuhan riil yang dihadapi generasi mendatang, sekaligus arah kebijakan yang harus dijalankan.
“Kerukunan beragama menjadi salah satu hal penting yang diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan antara sesama pemeluk agama, dengan saling menghargai dan menghormati,” ujarnya
Di Malut misalnya masih sangat kental dengan budaya serta adat istiadat, hal itu merupakan warisan yang perlu dijaga dan dikembangkan bersama sebagai keanekaragaman dalam kearifan lokal. Adanya perkembangan zaman, nilai dan perilaku generasi saat ini mungkin mulai mengalami pergeseran, karena itu, dia berharap forum ini dapat lebih mempertegas nilai-nilai Pancasila pada arah penerapan kebijakan, keadilan dan rasa cinta dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.
Dalam kegiatan ini ada sejumlah paparan diskusi yang disampaikan oleh Kepala Kanwil Kemenag Malut, H. Amar Manaf, Ketua MUI Malut, Salman H. Ahmad, Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) Malut, Pdt. Willem Yakob Terloit, Akademisi Unkhair Dr. Hidayatussalam, dan Ketua Gp. Ansor Malut Syarif Abdullah.
