Halmaherapedia- Pemerintah Provinsi Maluku Utara, meluncurkan 12.000 lowongan kerja banae (pemanjat kelapa,red) melalui aplikasi Job Seeker. Peluncuran dilakukan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda di Pantai Sulamadaha, Ternate, Rabu (4/9/2025) lalu. Kegiatan ini bersamaan dengan peluncuran aplikasi “Jaga Desa” dari Kejaksaan Agung RI. Peluncuran program tersebut turut disaksikan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Dr. Reda Manthovani, serta para bupati dan wali kota se-Maluku Utara yang menandatangani nota kesepahaman dengan kejaksaan negeri masing-masing.
Sherly kesempatan itu mengatakan, peluang kerja panjat kelapa dibuka karena Maluku Utara memiliki potensi kelapa sangat besar. Selain itu program ini terlaksana melalui kerjasama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dengan PT Niko di Halmahera Utara. Menurutnya, selain sektor tambang, Maluku Utara juga tengah berkembang di sektor hilirisasi kelapa. Untuk itu, dia me launching lowongan kerja sebanyak 12.000 pemanjat kelapa.
“Saya infokan kepada kabupaten/kota, terutama Halbar, Halut, dan Halmahera Timur, buat masyarakat desanya yang usia produktif mencari pekerjaan bisa daftarkan melalui aplikasi job seeker,” kata Sherly dikutip dari RRI.co.id.
Pekerja yang lolos rekrutmen dijanjikan mendapat upah di atas gaji minimum serta perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta kesempatan pelatihan, serta seragam dan perlengkapan.
Sementara itu akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Nurdin I Muhammad menyatakan peluncuran 12.000 lowongan kerja bagi pemanjat kelapa oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, melalui aplikasi Job Seeker ini dapat memberikan dampak ekonomi dari berbagai sisi. Program tersebut membuka peluang nyata bagi ribuan warga usia produktif di Halut, Halbar, dan Haltim yang selama ini kesulitan akses pekerjaan.
“Rekrutmen formal dan berbasis aplikasi, pekerja desa mendapat kesempatan setara untuk memperoleh pekerjaan dengan standar upah dan perlindungan sosial,”tandanya kepada Halmaherapedia, Jumat (5/9/2025).
Pengamat Kebijakan publik ini menyebut profesi pemanjat kelapa selama ini sering dipandang pekerjaan informal dengan upah rendah. Untuk itu melalui program lapangan pekerjaan panjat kelapa, pekerja dijanjikan upah di atas UMP serta jaminan BPJS. Artinya, pendapatan riil masyarakat desa akan meningkat, sehingga daya beli juga naik.
“Peningkatan pendapatan ini bisa berimplikasi pada perputaran ekonomi lokal, misalnya konsumsi rumah tangga, perdagangan kecil, hingga jasa,” tukasnya.
Menurutnya Maluku Utara selama ini terlalu bergantung pada lapangan pekerjaan berbasis tambang. Program kelapa bisa menjadi langkah diversifikasi ekonomi berbasis sumber daya lokal. Karena itu jika dikelola baik, sektor kelapa bisa masuk rantai nilai hilirisasi. Terutama kopra, minyak kelapa, olahan makanan, hingga ekspor. “Ini memperkuat struktur ekonomi daerah agar tidak rapuh ketika tambang melemah,” kata dosen Ekonomi Pembangunan ini.
Ia menilai aplikasi Job Seeker yang menyerupai media sosial menandai perubahan cara rekrutmen kerja lebih transparan, efisien, dan mengurangi praktik percaloan. Selain itu digitalisasi juga mendorong masyarakat desa untuk lebih melek teknologi.
“Kesiapan masyarakat desa dalam mengakses aplikasi digital mungkin belum merata. Perlu pendampingan agar tidak hanya mereka yang melek teknologi yang mendapat kesempatan,” pintanya. Ia menambahkan, profesi pemanjat kelapa termasuk pekerjaan berisiko tinggi. Jika tidak ada standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), bisa menimbulkan masalah sosial. Untuk itu harus dipastikan bahwa program ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar membuka akses pasar bagi produk turunan kelapa.
“Secara ekonomi program ini berpotensi besar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa lewat penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan pendapatan, dan diversifikasi ekonomi dari tambang ke sektor kelapa. Namun, dampak positif itu hanya akan terwujud bila pemerintah memastikan aspek keselamatan kerja, pendampingan digital, serta integrasi dengan industri hilirisasi kelapa agar tidak berhenti di tenaga kerja kasar semata,” pungkasnya.(aji/adil)
