Halmaherapedia- Persoalan agraria terutama konflik masyarakat dengan korporasi d Maluku Utara cukup tinggi, terutama di wilayah wilayah pertambangan. Ada satu masalah yang dipersoalkan adalah lahan-lahan milik masyarakat itu, tidak bersertifikat. Terkait persolan ini, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendorong percepatan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia termasuk di Maluku Utara.
Menteri ATR Nusron Wahid mengatakan masih banyak lahan di Indonesia yang belum tersertifikasi secara merata.
“Masih banyak tanah belum tersertifikasi termasuk di Malut.Masih terdapat 43,7 persen yang belum tersertifikasi. Sedangkan 54 persen sudah tersertifikasi,” tandas Nusron dalam konferensi pers usai rapat koordinasi bersama Gubernur Malut Sherly Tjoanda dan Kepala Daerah 10 Kabupaten kota Malut di Bela Internasional Hotel, Sabtu (23/8/2025).
Pemerintah Pusat (Pempus) akan menambahkan anggaran untuk menyelesaikan program percepatan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Sehingga selama tiga tahun mendatang program yang dicanangkan bisa terealisasi dengan baik. “Targetnya 2028 jelang Pemilu program sertifikasi tanah sudah terealisasi 90 persen,” katanya.
Di Malut kata Nusron, banyak pemegang hak guna usaha (HGU) yang tidak komitmen. Semisal sejak mendapatkan HGU berjanji akan memproduktifitaskan tanahnya. Namun dalam perjalanan HGU tak difungsikan selama 10 sampai 15 tahun. HGU justru dijadikan jaminan untuk pinjaman bank, yang akhirnya macet, dan berdampak pada banyak yang bermasalah hukum. “Tanah-tanah seperti ini akan kami tertibkan, kami bakal koordinasi dan mengambil alih untuk dimanfaatkan,” tegasnya.
Dia bilang kedatangannya di Malut juga untuk melaksanakan rapat koordinasi pertanahan dan tata ruang. Dimana dalam rapat tersebut membicarakan masalah pelayanan percepatan sertifikasi tanah di Malut, Maluku dan Papua. Kemudian juga membahas masalah penyelesaian sengketa tanah di Malut. “Kami juga mendapatkan keluhan soal sertifikasi tanah adat maupun banyak pemegang tumpang tindih HGU, serta banyak daerah yang belum menyusun tata ruang. Karena tahun depan kita dorong segera tata ruang di semua wilayah segera disahkan di semua daerah,” pungkasnya.
