Halmaherapedia–Aspirasi Masyarakat di Media Sosial Menjadi Perhatian Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Selain pelayanan informasi yang inklusif, Pemprov juga menjelaskan ikut merespon berbagai informasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui platform media sosial.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe saat menghadiri sekaligus menyampaikan presentasi dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026, oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026) lalu di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Menurutnya, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga menjadi salah satu kanal komunikasi yang memungkinkan pemerintah mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung.
Informasi dan aspirasi lewat medsos menjadi bahan perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan sesuai prioritas serta ketentuan yang berlaku.
”Sebagai gambaran, kebutuhan pembangunan yang disampaikan masyarakat pada 2026 dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan untuk selanjutnya dipertimbangkan penganggarannya pada 2027 maupun 2028,” jelas Wagub.
Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam menghubungkan komunikasi publik secara digital dengan proses pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
“Dengan begitu keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi kepada masyarakat, tetapi juga mampu mendorong komunikasi dua arah, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat,” katanya.
Wagub dalam presentasinya dalam forum nasional tersebut mengaku ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Uji publik selama dua hari pada 10 dan 12 November 2026 ini, merupakan tahapan lanjutan setelah proses verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Tahapan tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kualifikasi keterbukaan informasi dan pemeringkatan badan publik secara nasional.
Kegiatan ini diikuti pimpinan badan publik dari berbagai kategori, meliputi kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, perguruan tinggi negeri, hingga partai politik yang telah dinyatakan lolos tahapan sebelumnya.
Sejumlah pimpinan badan publik, dari menteri, gubernur, pimpinan lembaga hingga pejabat mewakili hadir memaparkan komitmen kelembagaan, strategi, inovasi, serta dampak pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Pada sesi Kamis (12/11/2026) Wakil Gubernur Maluku Utara mengikuti presentasi bersama perwakilan pimpinan badan publik, yakni Menteri Perdagangan serta pimpinan dari Universitas Negeri Medan dan Universitas Padjadjaran.
Dalam sesi ini badan publik mempresentasikan kebijakan dan program keterbukaan informasi, strategi penguatan tata kelola, inovasi pelayanan, serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja kelembagaan dan partisipasi masyarakat.
Kesempatan itu panelis memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek strategis pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Maluku Utara. Ada tiga isu utama yang mengemuka yakni pelayanan informasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas, integrasi aspirasi masyarakat melalui media sosial ke dalam kebijakan dan program pemerintah, serta komitmen dan dukungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap keberadaan Komisi Informasi Provinsi.
Soal Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Prinsip inklusivitas telah diimplementasikan melalui pelibatan kelompok penyandang disabilitas dalam berbagai forum dan kegiatan pemerintahan, baik pertemuan terbuka maupun forum pembahasan tertentu, termasuk dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi.
“Pelibatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus tetap punya kesempatan menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah,” jelas Sarbin.
Pihaknya juga berkomitmen mendukung tugas dan fungsi Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara sebagai lembaga yang punya peran strategis mendorong keterbukaan informasi serta penyelesaian sengketa informasi publik.
”Dukungan itu tidak hanya melalui pengalokasian anggaran, tetapi juga penyediaan fasilitas dan penguatan dukungan operasional kelembagaan,”ujar Wagub Sarbin .
Dukungan itu mencakup penyediaan kantor, kendaraan dinas, kebutuhan operasional perkantoran, serta penambahan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat Komisi Informasi Provinsi.
Komitmen tersebut mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Komisi Informasi dalam memperkuat penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi yang menjadi haknya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Keikutsertaan Pemprov dalam Uji Publik ini menjadi momentum penting mengevaluasi capaian dan memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di pemerintah daerah.
Sebelumnya, pada 2025, Provinsi Maluku Utara memperoleh kualifikasi Menuju Informatif. Pada 2026 ini ditargetkan peningkatan capaian satu tingkat lebih tinggi yaitu menjadi Informatif. (aji)
Komentar