Halmaherapedia– Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, bersama sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi November Memanggil menggelar demonstrasi pada hari Pahlawan Nasional Selasa (10/11/2026). Aksi ini dilaksanakan di depan Kediaman Gubernur Maluku Utara, dan depan kantor Walikota, Kota Ternate.
Aksi tersebut sempat memanas saat massa aksi dan pihak kepolisian, Satpol PP cekcok serta saling dorong. Akibatnya tiga massa aksi menjadi korban; satu orang mengalami luka pecah di kepala, sementara dua lainnya mengalami memar di sekujur tubuh. Dalam kejadian ini para demonstran menyayangkan sikap polisi yang dinilai tidak pernah berubah dan selalu menggunakan cara-cara kekerasan dari masa ke masa.
Dalam aksi itu mereka mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara segera mengevaluasi seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di Pulau Halmahera maupun pulau-pulau kecil di Maluku Utara dan kinerja aparat bersenjata (Polisi dan TNI) dalam menangani aksi demonstrasi dari warga.
Koordinator Lapangan, Aldi Haris, menyampaikan bahwa tuntutan itu didasarkan pada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas industri pertambangan di wilayah Maluku Utara.
“Kondisi geografis Maluku Utara sebagai wilayah kepulauan kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas pengerukan sumber daya alam (SDA) yang semakin masif dilakukan oleh industri ekstraktif,” koarnya saat berorasi.
Hal ini berpotensi mengancam sumber penghidupan masyarakat lokal, terutama warga yang bekerja sebagai petani, nelayan, serta kelompok masyarakat miskin perkotaan.
“Data Walhi Maluku Utara, ada 133 IUP beroperasi di Pulau Halmahera maupun pulau-pulau kecil di daerah ini. Ini akan berdampak pada rusaknya sumber penghidupan warga,” tegas Aldi.
Ia juga menilai pembangunan Kodalm di Sofifi, Maluku Utara, merupakan bagian dari skema pemerintah untuk mengamankan sejumlah perizinan IUP yang beroperasi di wilayah ini.
Selain persoalan kerusakan lingkungan, massa turut menyoroti kasus pembunuhan di hutan Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim) yang disebut hingga kini belum dituntaskan oleh pemerintah daerah.
“Kasus pembunuhan di Hutan Halteng-Haltim hingga kini belum mampu diungkap siapa pelaku pembuhannya,”jelasnya.
Staf Kampanye dan Media Sosial Walhi Maluku Utara, Ucok S Dola, menyatakan aksi ini membawa dua target utama. Pertama, mengedukasi masyarakat luas mengenai keterpurukan kondisi lingkungan dan ekonomi daerah yang ruang hidupnya terus dirampas. Kedua, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara berani menyuarakan jeritan ekologis ini ke tingkat nasional hingga internasional, khususnya di forum global seperti COP 31.
Dia bilang, data dari 133 IUP di Maluku Utara beberapa di antaranya sudah beroperasi, sebagian baru diterbitkan izinnya tahun 2025 dan belum beroperasi seperti di Desa Domato, Kecamatan Jailolo Selatan, Halmahera Barat. 133 IUP inilah menjadi akar masalah dari seluruh krisis lingkungan di Maluku Utara saat ini.
“Maluku Utara sebagai sebuah provinsi kepulauan, daratannya terbilang kecil. Persentasenya hanya 21% daratan sedangkan 79% dikelilingi perairan atau lautan. Kecilnya daratan tersebut maka seharusnya pemerintah itidak membebani dengan mengeluarkan berbagai jenis izin usaha, yang akan melahirkan bencana alam dan kemanusiaan di masa depan,”katanya.
Apalagi, usaha usaha ekstraktif seperti tambang menimbulkan daya rusak luar biasa. Kekuatiran itu, ternyata tidak membuat pemerintah daerah dan pusat memberikan perhatian. Sebab faktanya sudah lebih dari 2 juta haktare lahan di daratan telah dipetak petak dan diberikan izinnya kepada korporasi. Pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau perusahaan kayu bulat, Industri monokultur sawit dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik emas, nikel dan biji besi, hadir di berbagai pulau. Baik pulau besar seperti Halmahera dan pulau-pulau kecil sekitarnya.
“Fakta hari ini, bisa disaksikan di selatan Maluku Utara, rakyat di Obi terus menyaksikan setiap waktu tegakan pohon tumbang dan tanahnya dikeruk PT Harita Group, dan korporasi ekstaktif lainnya beroperasi di pulau-pulau tersebut. Begitu juga di daratan Gane, di semenanjung selatan pulau Halmahera, hamparan hutan primer termasuk wilayah Kelola Rakyat dibabat habis kemudian ditukar dengan satu jenis tanaman yakni sawit oleh PT Gelora Mandiri Membangun anak Usaha PT Korea Indonesia (Korindo) Group” koar Ucok
Ucok juga resah atas tindakan kepolisian terhadap massa aksi, mereka datang dengan aksi damai, justru berakhir ricuh dan diwarnai tindakan represif aparat kepolisian yang menjaga kediaman Gubernur.
Menurut Ucok, selain mereka mendapatkan represif, juga gagal menemui pembuat kebijakan. Upaya kordinasi untuk melakukan audiensi (hearing) bersama gubernur, tidak membuahkan hasil. Pihak keamanan (Satpol-PP dan Polisi) di kediaman Gubernur dinilai tidak kooperatif dalam menjembatani pertemuan tersebut.(Safri)
Komentar