Rancangan Undang- Undang (RUU) Perampasan Aset ditargetkan disahkan menjadi undang-undang pada Desember 2026. Berikut poin-poin penting draf RUU tersebut dalam memperkuat upaya negara mengembalikan aset hasil kejahatan.
Perampasan aset berkaitan dengan tindak pidana dapat dilakukan tanpa menunggu vonis.
Aset yang dapat dirampas: Hasil langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Digunakan untuk melakukan tindak pidana. Kekayaan yang tidak wajar, nilainya tidak sebanding dengan penghasilan sah dan tidak bisa dibuktikan asal-usulnya.
Objek perampasan: Minimal Rp100 juta. Terkait tindak pidana yang diancam pidana penjara 4 tahun atau lebih.
Perampasan dapat dilakukan ketika tersangka/terdakwa:
meninggal dunia, melarikan diri sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan perkara pidana tidak dapat disidangkan
Dalam penelusuran, transaksi/aktivitas rekening dapat dihentikan.
Tujuan RUU Perampasan Aset
Memiskinkan pelaku kejahatan dari hasil korupsi, pencucian uang, narkotika, dan kejahatan lainnya.
Memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.
Memulihkan keuangan negara dari kerugian akibat kejahatan.
“Rapat Paripurna menyepakati dan disetujui bahwa tenggat waktu paling lambat untuk penandatanganan UU Perampasan Aset akan diketok pada 15 Desember 2026.”
Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR
Komentar