Riuh tepuk tangan mahasiswa baru di Auditorium Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate Rabu (26/08/2026) menggema, di tengah suasana Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK). Saat itu juga Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) bersama Aliansi IAIN Ternate bergerak, hendak menyampaikan 22 Tuntutan Mahasiswa di arena tersebut.
Mereka ingin menyampaikan berbagai isu yang terjadi di masyarakat. Beberapa yang disuarakan itu seperti, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), upah murah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pembungkaman ruang demokrasi di dalam Kampus. Sayangnya upaya itu dihalangi pihak kampus, hingga berakhir pembubaran.
Safril S Tolori, salah satu peserta PBAK misalnya, menilai Kampus selalu menyembunyikan masalah serius yang terjadi dalam kampus, bahkan kepada mahasiswa baru dan menghalalkan berbagai macam cara sebagai alasan.
“Mereka katakan dalam Pengenalan Budaya Akademik Kampus bukan tempat menyampaikan isu-isu politik. Tapi kenapa Walikota Ternate hadir dalam pembukaan PBAK pada hari pertama,”ujarnya.
Suara tepuk tangan dan sambutan mahasiswa baru dalam ruangan itu mendadak menjadi ruang perdebatan. Karena protes itu, PBAK pada hari ketiga, mahasiswa baru harus kembali ke ke rumah siang hari sekira pukul 12:00 Wit tanpa diberikan makan siang.
Pembungkaman Semakin Terlihat
Pada hari pertama PBAK, suara tepuk tangan di Aditorium IAIN Ternate bergemuruh dengan hadirnya Rektor IAIN Ternate, para dosen sekuriti, dan mahasiswa, menyaksikan pembicaraan politik oleh Bapak Walikota Kota Ternate Tauhid Soleman.
Kehadiran mereka justru menjadi alasan mahasiswa yang tergabung dalam DEMA dan Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate Bergerak, mengapa dalam PBAK dilarang untuk isu politik.
Bagi mereka seorang wali kota merupakan pejabat publik yang menjalankan mandat melalui proses politik. Nah, alasan pihak kampus ini justru aneh. Di tengah harga kebutuhan pokok yang naik, biaya pendidikan yang mahal, pembangunan, kemiskinan, pengangguran, kerusakan lingkungan, hingga kebijakan publik merupakan bagian dari realitas yang tidak mungkin dipisahkan dari politik. Makanya aneh jika mahasiswa baru dijauhkan dari isu politik.
Mahasiswa jika tidak diberikan ruang berbicara isu politik sebagai antitesa dengan kondisi pemerintahan, lalu isu politik yang sifatnya memuji harus diberikan ruang seperti saat kehadiran Walikota Kota Ternate.
Safril juga mengaku diancam tidak akan memberikan sertifikat PBAK, jika tetap melawan.
“Kami juga diancam WAREK III IAIN Ternate bahwa kalau kami masih melawan maka sertifikat PBAK tidak diberikan, atau kami tidak mendapat sertifikat PBAK” ujarnya.
Kampus Miskin Literasi
Persoalan yang terjadi dalam kampus menjadi sorotan oleh Ketua Dema Eksekutif Mahasiswa (DEMA) IAIN Ternate, Kadir Ikram: menjelaskan menurunnya budaya literasi dalam kampus justru tidak terlepas dari pembungkaman yang dilakukan pihak kampus terhadap mahasiswa nya.
Baginya, kehidupan kampus seharusnya diramaikan dengan literasi berupa lapak baca, mimbar bebas dan aksi untuk mengawal berbagai macam isu yang berkembang dalam kampus maupun yang terjadi di masyarakat.
“Karena itu, kampus harusnya memberikan keleluasan pada organisasi kemahasiswaan, baik internal maupun eksternal, agar mereka membangun kembali tradisi membaca, berdiskusi, mengkaji persoalan yang terjadi dan membentuk keberanian berpikir”
“Mahasiswa yang memiliki pengetahuan, terbiasa berdiskusi serta mampu menguji gagasan seharusnya tidak takut menyampaikan kritik”.
Maka, ketika mahasiswa mencoba membawa persoalan masyarakat ke ruang kampus, hal itu semestinya tidak langsung dilihat sebagai gangguan. Bisa jadi, itu salah satu bentuk proses belajar yang selama ini digaungkan perguruan tinggi.(*)
Penulis: Safri Rusdi, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ternate
Komentar