Halmaherapedia— Maluku Utara memiliki potensi pangan lokal yang besar, namun menghadapi tantangan distribusi dan ketergantungan pada beberapa jenis komoditas. Karena itu strategi pembangunan pangan di daerah ini harus menitikberatkan pada diversifikasi konsumsi dan penguatan cadangan pangan. Sebagai daerah kepulauan Badan Pangan Nasional/Badan Pangan Nasional (NFA) menekankan pentingnya penguatan sistem pangan di wilayah kepulauan. Khususnya Maluku Utara, ini menjadi bagian dari strategi nasional menjaga ketahanan pangan berkelanjutan. Penegasan ini juga mencuat dalam dalam Rapat Koordinasi Ketahanan Pangan Maluku Utara yang diadakan di Ternate ada 20 Agustus 2025 lalu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha pangan.
Dikutip dari situs Badan Pangan Nasional, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, menyampaikan bahwa Maluku Utara memang sangat kaya akan sumber pangan lokal. Sagu, jagung, pisang, dan umbi-umbian bukan hanya bagian dari tradisi kuliner, tetapi juga dapat menjadi penopang ketahanan pangan masyarakat. Diversifikasi konsumsi adalah langkah yang mendesak agar kebutuhan pangan tidak hanya membebani beras. Ia menambahkan, data menunjukkan bahwa kontribusi pangan lokal terhadap pola konsumsi masyarakat di Maluku Utara masih relatif rendah.
Data BPS tahun 2024 mencatat, Maluku Utara masih mengimpor sekitar 62 persen beras dari Sulawesi dan Jawa. Konsumsi beras per kapita tercatat mendominasi, sementara itu, produksi sagu, jagung, dan umbi-umbian lokal yang berpotensi tinggi belum sepenuhnya dimanfaatkan.
“Padahal, jika potensi ini dioptimalkan, Maluku Utara tidak hanya lebih tahan terhadap pasokan gejolak, tetapi juga lebih berdaulat dalam pangan,” ujarnya.
Selain diversifikasi, Andriko memastikan pentingnya cadangan pangan pemerintah di wilayah kepulauan. Distribusi pangan yang bergantung pada moda transportasi laut membuat Maluku Utara rentan terhadap gangguan logistik. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan pasokan bisa berdampak pada penurunan harga di pasar.
“Cadangan beras pemerintah menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Untuk itu, Badan Pangan Nasional bersama Perum Bulog memastikan stok beras di gudang tetap terjaga dan mampu menjangkau seluruh kabupaten/kota, termasuk di pulau-pulau terluar. Ini adalah benteng terakhir dalam mengantisipasi kerawanan pangan,” tutur Andriko.
NFA juga pentingnya membangun sistem distribusi pangan yang lebih adaptif. Hal ini meliputi pemanfaatan tol laut, peningkatan armada logistik antar pulau, hingga dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas penyimpanan yang memadai. “Distribusi adalah kunci. Tanpa distribusi yang lancar, pangan tersedia di pusat tetapi tidak sampai ke masyarakat di daerah,” imbuhnya.
Sementara Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menyatakan ketahanan pangan merupakan agenda strategis daerah, sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengklarifikasi tiga langkah utama pemerintah provinsi. Pertama, memperkuat infrastruktur dan sarana pertanian, termasuk ketersediaan air irigasi. Kedua, mengembangkan teknologi dan benih unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim serta mendorong mekanisasi pertanian. Ketiga, melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan.
“Maluku Utara adalah provinsi kepulauan, sehingga kerja sama pusat dan daerah dalam memperkuat sistem pangan sangat diperlukan. Pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pangan lokal sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar,” ungkap Sherly.
Dia menyebut pentingnya mengintegrasikan program pembangunan pangan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, diversifikasi pangan tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang pasar baru bagi petani dan pelaku usaha lokal. “Jika sagu, pisang, atau jagung kita bisa naik kelas menjadi produk olahan bernilai tambah, maka masyarakat tidak hanya memiliki pangan yang cukup, tetapi juga sumber penghidupan yang lebih baik,” jelasnya.
Rakor itu disepakati sejumlah langkah strategi, antara lain penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan pemanfaatan pangan lokal, serta dukungan infrastruktur logistik. Langkah ini juga sejalan dengan agenda nasional untuk mengurangi kerentanan pangan di wilayah kepulauan dan memperkuat kemandirian daerah.
Penguatan ketahanan pangan di Maluku Utara juga menjadi bagian dari upaya nasional menuju sistem pangan yang berkelanjutan. Dengan menjamin tersedianya pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, diharapkan tidak hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga mendukung kualitas gizi masyarakat yang lebih baik.
Dengan komitmen lintas sektor ini, NFA optimistis Maluku Utara dapat menjadi contoh pelaksanaan baik pengelolaan pangan di daerah kepulauan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.(aji/editor)
