Halmaherapedia—Rilis BPS pada Juni 2024, menunjukkan inflasi bulanan Malut menyentuh angka 2,45 persen (month-to-month)—tertinggi secara nasional—dengan akumulasi year-to-date mencapai 5,16 persen. Angka inflasi ini terjadi karena dipicu oleh adanya naiknya harga kebutuhan pangan.
Hal ini disampaikan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, saat menyampaikan pesan pimpinan BI Malut dalam kegiatan Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara di Kie Raha Room, Lantai 3 Muara Hotel Ternate, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan bertema “Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara itu, Sirtalya menyinggung urgensi validasi data pangan. Menurutnya, ketergantungan pasokan dari luar daerah kerap memicu gejolak harga (volatile food) seperti cabai, bawang merah, dan hortikultura.
Dia bilang workshop ini sangat pas memanfaatkan proyeksi deflasi pada triwulan ketiga seiring masuknya puncak panen hortikultura dan perikanan.
“Untuk mengeksekusi peluang pelandaian inflasi ini secara presisi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif). Kita butuh basis data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan real-time,” ujar Sirtalya.
Menurutnya, workshop ini tidak hanya berhenti pada penyamaan metodologi, melainkan bermuara pada pengoperasian situs web neraca pangan daerah yang terintegrasi secara mandiri dengan kalender tanam dan jadwal gerakan pasar murah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bapanas, BPS, hingga Bulog, Maluku Utara mampu membangun tata kelola pangan yang lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan, terus mematangkan langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop menyampaikan, acara kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malut, Pemprov Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini, bukan sekadar isu pertanian domestik, melainkan pilar utama ketahanan nasional yang berdampak langsung pada stabilitas harga, angka kemiskinan, hingga kesejahteraan masyarakat. Berpedoman pada visi RPJMD Malut 2025–2029 serta agenda Asta Cita Presiden RI.
“Sebagai wilayah kepulauan, Malut menghadapi tantangan geografis tersendiri. Dari biaya logistik yang tinggi, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah. Karena itu, neraca pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen dan ‘kompas’ strategis memetakan ketercukupan pasokan dan mendeteksi surplus-defisit. Termasuk menyusun intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
Sekprov lantas menyoroti akar masalah ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, perubahan pola kerja masyarakat yang cenderung mengandalkan sektor perkebunan (seperti kelapa, cengkih, dan pala), pertambangan, hingga ASN, membuat tradisi bercocok tanam pangan mandiri perlahan berkurang.
“Dulu masyarakat kita menanam tanaman pangan untuk kebutuhan hidup. Kini, banyak yang memilih fokus pada tanaman perkebunan karena pemeliharaannya dianggap lebih praktis. Pola ini membuat kita rentan. Jika daerah pemasok menahan stoknya, harga di tempat kita langsung bergejolak,” jelas Sekprov.
Untuk mengatasinya, Sekprov mendorong masyarakat dan petani lokal kembali menggerakkan budaya bercocok tanam pangan, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah, guna memperkuat kemandirian pangan daerah dari tingkat desa.(aji)
Komentar