Ini Dampak Kebijakan RKAB NIkel 2026 Bagi Maluku Utara

TERNATE– Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)   telah mengeluarkan surat edaran terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk tahun 2026 yang belum disetujui.

Melalui  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM telah menandatangani surat edaran ini pada 31 Desember 2025,bernomor surat 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2026.

Salah satu poin penting  terkait  RKAB tahun 2026. adalah, jika telah disetujui   Menteri atau Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri terbaru terkait RKAB (Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025) dapat  menjadi acuan dan digunakan sebagai dasar kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi terhitung sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

 Isi Surat Edaran Nomor: 2.E/HK.03/DJB/2025 tentang Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun 2026 untuk pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025) bahwa:
2. RKAB untuk tahun 2026 dan RKAB untuk tahun 2027 yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, wajib untuk disesuaikan kembali dan disampaikan melalui sistem informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini;
3. dalam hal penyesuaian kembali RKAB tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada huruf c telah dimohonkan melalui sistem informasi dan belum mendapatkan persetujuan sampai dengan berakhirnya tahun berjalan, RKAB tahun 2026 yang telah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih dapat diacu dan digunakan sebagai dasar kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sampai dengan tanggal 31 Maret 2026;
4. Dalam rangka memberikan kepastian pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara pada tahun 2026, pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan berpedoman pada persetujuan RKAB 2026 sebagai bagian dari persetujuan RKAB untuk periode tiga tahunan (periode 2024 s.d. 2026 atau periode 2025 s.d. 2027) dengan ketentuan:
5. telah mendapatkan persetujuan RKAB untuk Tahun 2026 sebagai bagian dari persetujuan RKAB untuk 3 (tiga) tahun (periode 2024 s.d. 2026 atau periode 2025 s.d. 2027);
6. telah menyampaikan permohonan persetujuan penyesuaian RKAB untuk Tahun 2026 melalui sistem informasi terkait RKAB, namun belum mendapatkan persetujuan;
7. telah menempatkan jaminan reklamasi untuk tahap kegiatan Operasi Produksi pada tahun 2025; dan
8. telah mendapatkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk tahap kegiatan Operasi Produksi bagi pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B yang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), atau wilayah kontrak/perjanjiannya berada di kawasan hutan.

 Pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan sebagaimana angka 2 (dua) dapat melakukan kegiatan penambangan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana produksi tahun 2026 yang telah disetujui sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

3. Dalam hal permohonan persetujuan penyesuaian RKAB Tahun 2026 telah disetujui, persetujuan RKAB yang diterbitkan menjadi pedoman pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, KK, dan PKP2B tahap kegiatan Operasi Produksi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Untuk diketahui, skema pengajuan RKAB minerba mengalami perubahan melalui terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Periode pengajuan RKAB per 3 tahun sekali kembali lagi menjadi peraturan lebih awal yang menggunakan periode 1 tahun sekali.

Permen ESDM yang mulai aktif sejak 3 Oktober 2025 tersebut menggantikan aturan sebelumnya, yaitu Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023.

Perubahan ini bersamaan dengan diaplikasikannya sistem MinerbaOne, yang diklaim Kementerian ESDM dapat menyusun RKAB secara elektronik dan telah terhubung langsung dengan platform MinerbaOne, serta dapat diakses melalui laman resmi minerbaone.esdm.go.id.

Kebijakan Rencana  Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang dikeluarkan oleh Kemnterian Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) memberikan dampak yang signifikan terhadap industri nikel, mulai dari pengurangan kuota produksi hingga operasional bagi banyak perusahaan. Berikut adalah detail dampaknya

1. Pemangkasan Kuota Produksi yang Signifikan

Pemerintah melalui Kementerian ESDM memangkas target produksi nikel secara drastis untuk tahun 2026. Kuota kumulatif produksi yang direncanakan hanya berada di rentang 250 juta hingga 260 juta ton , menurun tajam dibandingkan target tahun sebelumnya yang mencapai 379 juta ton. Penurunan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply-demand) serta stabilitas harga nikel global.

2. Penghentian Operasional dan Kendala Administratif

Kebijakan RKAB yang ketat dan keterlambatan izin izin telah menyebabkan gangguan operasional langsung:

• PT Vale Indonesia Tbk (INCO): Perusahaan ini memilih untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan operasional penambangannya di wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) karena persetujuan RKAB 2026 belum diterbitkan oleh pemerintah.
• Larangan Produksi bagi 106 Perusahaan: Terdapat 106 perusahaan tambang (termasuk beberapa perusahaan nikel seperti Bukit Nickel, Bintangdelapan Wahana, dan Kolaka Mineral Resources) yang dilarang berproduksi karena belum mengajukan RKAB atau Pengajuannya tidak memenuhi standar, seperti masalah dana jaminan reklamasi (jamrek) atau ketiadaan Kepala Teknik Tambang (KTT).
• Relaksasi Terbatas: Pemerintah memberikan kelonggaran berupa izin produksi maksimal 25% dari rencana awal bagi yang belum disetujui, namun kebijakan ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2026.

3. Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Industri nikel menghadapi risiko PHK massal akibat ketimpangan antara kuota yang terpenuhi dengan kebutuhan operasional:

• Di Maluku Utara , sebuah tambang terintegrasi dilaporkan hanya mendapatkan kuota sekitar 12 juta ton, padahal kebutuhannya mencapai 62 juta ton. Kondisi ini mengancam nasib sekitar 20.000 pekerja di lokasi tersebut.
• Secara keseluruhan, sektor hilirisasi nikel menyerap sekitar 300.000 tenaga kerja langsung dan 900.000 tenaga kerja pendukung yang semuanya bergantung pada perjalanan pasokan nikel.
• 

4. Dampak pada Sektor Smelter dan Investasi

Kebijakan ini juga mempengaruhi unit pengolahan dan pemurnian:

• Kondisi Operasional Smelter: Beberapa smelter melakukan penyesuaian, seperti PT GNI yang menjadwalkan perawatan pada 5 lini produksi pada tahun 2026, sementara PT Huadi Nickel dan PT Wanxiang dilaporkan telah menghentikan sebagian atau seluruh operasional sejak akhir tahun 2025.
• Beban Biaya: Industri smelter nikel juga tertekan oleh kenaikan harga sulfur yang belum memiliki mitigasi dari pemerintah.
• Investasi: Ketidakpastian kebijakan terkait RKAB serta kenaikan Harga Patokan Mineral (HPM) dan pajak turunan nikel dapat mengganggu iklim investasi di sektor ini.
• 

5. Dampak Ekonomi Makro dan Hilirisasi

Simulasi menunjukkan bahwa jika larangan ekspor mineral mentah (termasuk nikel) tidak diimbangi dengan kesiapan smelter yang mencapai 100%, hal ini berpotensi menurunkan PDB sebesar 0,29% dan mengurangi tenaga kerja sektor hulu pertambangan sebesar 4,2%.. Namun, Asosiasi Produsen Nikel Indonesia (APNI) menegaskan bahwa fokus industri kini bergeser dari sekadar volume ke kualitas tata kelola (ESG) agar selaras dengan standar internasional seperti Battery Passport dan mekanisme CBAM Uni Eropa.

Catatan: Disarikan dari berbagai sumber  dibantu  aplikasi AI notebookLM