Halmaherapedia-Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Kehutanan menggelar Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2015-2034. Acara ini berlangsung di Gamalama Ballroom Hotel Bella ini, dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
FGD ini dihadiri para narasumber, dari Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan wilayah, Agraria dan Tata Ruang Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Perhutanan Sosial serta Kepala Bappeda. Pesertanya sebanyak 80 orang terdiri dari OPD Lingkup Provinsi Maluku Utara, UPT Kemenhut Wilayah Provinsi Maluku Utara, Akademisi, Profesional dan LSM serta komunitas lokal.
Saat membuka kegiatan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menekankan pentingnya revisi rencana kehutanan sebagai landasan pengelolaan hutan untuk 20 tahun ke depan. “Kebijakan nasional, dinamika politik, serta arah pembangunan RPJMD 2025-2029 menuntut kita meninjau kembali dokumen ini, bukan sekadar rutinitas tahunan,” ujarnya.
“Saat ini telah dialokasikan 252.813 hektar lahan untuk 41.000 kepala keluarga. Namun, pemberdayaan penerima manfaat masih belum optimal. Kami berharap FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret meningkatkan efektivitas program tersebut,” tambahnya.
Revisi RKTP 2015-2034 akan fokus pada tiga pilar utama yakni Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pengembangan komunitas, perumahan, dan perkebunan berkelanjutan. Peningkatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan hutan sosial. Penyesuaian kebijakan dengan agenda nasional, termasuk target produksi hasil hutan yang berkelanjutan. Gubernur Sherly, juga menekankan pentingnya dukungan nyata bagi sektor pertanian dan petani di wilayah tersebut.
“Jika kita melihat data produksi kelapa, saat ini kita hanya memiliki sekitar 158.000 butir kelapa, padahal potensi optimalnya dapat mencapai lebih dari satu juta butir. Ini menunjukkan masih banyak ruang untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya. Gubernur mengajak semua pihak, termasuk kementerian, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, bersinergi dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam di Maluku Utara.
