Halmaherapedia- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menjanjikan kepada public, terutama masyarakat adat mereka akan mendorong segera pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat segera dilakukan. RUU ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat di sejumlah daerah Indonesia termasuk di Maluku Utara.
Anggota Komite I DPD RI Hasan Basri yang juga senator dari Kalimantan Utara ini menyatakan, DPD RI sejak 2024 lalu telah mengusulkan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas), hanya saja tiba hilang atau belum dapat disahkan. Meski begitu pada 2025- 2026 ini kembali diusulkan masuk Prolegnas. Saat Kunker di Maluku Utara Selasa (18/11) dan Rabu (19/11/2025) menyatakan, pihaknya mendorong agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan dalam waktu dekat.
“Kami menargetkan RUU ini disahkan tahun ini. Kalau tidak berarti paling tidak tahun mendatang. Sebab harus ada kesepakatan DPR RI dan Pempus,” katanya.
Panitia Perancang Undang- undang (PPUU) ini juga meminta semua pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda) dan kelompok masyarakat adat, mendorong penuh langkah mengesahkan RUU Masyarakat adat yang sudah lama masuk prolegnas. Namun belum juga disahkan menjadi UU. “Saat ini sudah dalam proses pembahasan. Karena itu dukungan dari semua pihak harus kuat. Supaya segera disahkan,” harapnya.
Menurutnya, RUU Masyarakat adat menjadi penting bagi kelompok masyarakat adat dan bagian dari pengakuan negara atas hak ulayat warga adat. “ RUU ini urgen, jadi harus segera disahkan,”katanya.
Dia menambahkan selain RUU Masyarakat adat, PPUU mendorong RUU Kepulauan. RUU ini penting untuk mengatasi masalah pembangunan daerah kepulauan. “Ini juga salah satu RUU yang kembali masuk prolegnas. Kita aka dorong sampai berhasil,” pungkasnya.(adil)
