Halmaherapedia– Dalam merespon persoalan gizi dan food security, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah meluncurkan salah satu program namanya Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT).
Program ini merupakan bentuk pengelolaan bahan pangan yang menarik menumbuhkan minat anak dalam mengkonsumsi makanan. Selain itu, menjadi sarana informasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada keluarga berisiko stunting.
Diharapkan, program ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan makanan dan gizi serta perilaku sehat sehingga dapat mencegah stunting di dalam keluarga.
Setidaknya hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara Nuryamin STP MM ketika menyampaikan data verifikasi dan validasi (verval) keluarga resiko stunting dalam percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara. Nuryamin dalam kegiatan Pertemuan Koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Food Security dan Vulnerability Atlas (FSVA) Provinsi Maluku Utara tahun 2024 oleh Badan Pangan Provinsi Maluku Utara, Rabu(29/05/2024) di Aula Pertemuan Yusmar, Sofifi, Maluku Utara, dia sempat menyampaikan bahwa melihat angka prevalensi stunting Maluku Utara di angka 23,7% maka penurunan stunting menjadi fokus bersama. “Saya berharap data by name by address (bnba) keluarga beresiko stunting di BKKBN bisa menjadi sumber data dalam pelaksanaan intervensi keluarga resiko stunting”, harap Nuryamin.
Kegiatan yang bertujuan melihat situasi ketahanan pangan dan gizi yang komprehensif di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara itu menggunakan data di Tingkat Kecamatan untuk memberikan perhatian pada Kecamatan dengan kerentanan tinggi yang memerlukan intervensi khusus serta berfungsi sebagai tolak ukur yang dapat digunakan dalam mengukur kemajuan kebijakan dan program pangan dan gizi.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara menyampaikan data verifikasi dan validasi (verval) keluarga resiko stunting dalam percepatan penurunan stunting Provinsi Maluku Utara.
“Kolaborasi antara BKKBN dan Dinas Pangan harus terus di tingkatkan, karena beberapa data indikator FSVA dapat dilihat dari data keluarga resiko stunting di BKKBN”, tambahnya.
Beberapa data indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan dapat bersumber dari BKKBN yaitu Presentase Penduduk Miskin, Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses Listrik, Presentase Rumah Tangga Tanpa Akses ke Air Bersih, Presentase Angka Stunting.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Bidang Ekonomi BAPPEDA Maluku Utara Dr. Daud Djubedi, SH., LL.M, Pejabat di lingkungan Dinas Pangan Provinsi Maluku Utara, dan Pejabat Penyusun FSVA Kab/Kota se-Provinsi Maluku Utara. (aji/red)
