Home Daerah Nelayan Kawasi Protes Tongkang Harita Nikel dari Laut Kawasi 
DaerahHeadline

Nelayan Kawasi Protes Tongkang Harita Nikel dari Laut Kawasi 

Bagikan
Bagikan

Halmaherapedia— Puluhan Warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menggelar aksi di laut sekitar desa Kawasi pada Rabu (26/8/2026)  Aksi ini  di depan laut perusahaan tambang nikel PT  Harita  beroperasi itu   menggunakan perahu nelayan dan membentangkan spanduk. Aksi  secara tertib  serta diikuti tarian cakalele.

Aksi yang dimotori keluarga nelayan yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Canga Kawasi itu untuk mempertahankan ruang laut  mereka dari aktivitas lalu lintas tongkang dan kapal pengangkut material ore nikel serta batu bara yang menganggu ruang tangkap nelayan.

“Ini adalah bagian dari mempertahankan ruang laut menggelar aksi untuk mempertahankan ruang laut kami,”kata Ahmad Ibrahim, Ketua Canga Kawasi.

Aksi bertema Laut Kawasi  Ruang Hidup Nelayan, Bukan Tol Haritaitu,  warga menyampaikan keresahan dan sikap terhadap masifnya aktivitas industri dan lalu lintas kapal/tongkang di   wilayah pesisir pulau Obi. Bagi warga Kawasi, laut  itu satu satunya ruang hidup terakhir yang tersisa setelah daratan dan pulau-pulau kecil (pulau Mala-mala) dikupas habis.

“Cukup mereka hancurkan hutan, kebun, sungai dan sumber air, jang lagi rampas pesisir dan laut kami,” teriak Ahmad dalam orasinya.

Pesisir dan laut adalah ruang hidup yang masih bisa mereka akses, sebagai sumber penghidupan keluarga, wilayah tangkap nelayan, serta ruang ekologis yang harus dilindungi.

Warga Kawasi khususnya keluarga nelayan menilai bahwa perkembangan industri pertambangan Harita Nikel di Pulau Obi telah membawa dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Aktivitas kapal dan tongkang di perairan Kawasi menjadi persoalan disoroti. Sekaligus mempertanyakan  ruang laut digunakan, serta  keselamatan dan akses nelayan dilindungi. Termasuk  dampak terhadap ekosistem pesisir dan laut di Kawasi.

“Ini bukan semata-mata keberadaan 32 tongkang setiap harinya dan kapal pengangkut ore maupun batu bara yang menguasai pesisir Kawasi. Ini adalah bagian dari perjuangan warga memastikan bahwa ruang laut tetap menjadi ruang hidup yang aman, produktif, dan berkelanjutan bagi nelayan dan generasi akan datang,”  cecar Ahmad Ibrahim.

Ditegaskan perjuangan mempertahankan laut bukan berarti menghalang-halangi aktivitas industri. Warga justru menuntut pembangunan dan aktivitas industri dilakukan dengan menghormati hak masyarakat tempatan, keselamatan nelayan, serta keberlanjutan lingkungan dan ekosistem laut Kawasi.

“Pesisir laut adalah ruang hidup kami, tempat mencari makan, ruang bekerja, ruang interaksi sosial, dan masa depan anak-anak kami,” ujar Aswat Ibrahim, nelayan desa Kawasi dalam aksi tersebut.

Aksi ini sekaligus menjadi momentum meminta pemerintah dan perusahaan mendengar suara masyarakat  di sekitar wilayah operasi industri nikel.

“Kami bosan dengar narasi pertumbuhan ekonomi tinggi sementara kualitas hidup  semakin rendah. Kami butuh distribusi keadilan yang nyata bukan  gimmick di beranda sosial media,” ujar Ahmad.

Dalam aksi ini mereka turut  menyampaikan 8 tuntutan Rakyat  . Harita Nickel segera hentikan aktivitas tongkang yang mengganggu ruang hidup dan aktivitas nelayan di perairan Kawasi. Pemerintah Pusat/Daerah secepatnya mengevaluasi  dan mengawasi  secara menyeluruh  aktivitas lalu lintas kapal dan tongkang pengangkut nikel di pesisir Kawasi. Pemerintah daerah secepatnya memberikan jaminan perlindungan terhadap ruang tangkap dan keselamatan masyarakat nelayan.

 

Hentikan pencemaran serta kerusakan ekosistem pesisir dan laut Kawasi.

Pemerintah harus segera membuka informasi secara transparan mengenai izin, jalur pelayaran, aktivitas bongkar-muat, serta pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas industri di wilayah Kawasi. Dalam setiap keputusan melibatkan  masyarakat Kawasi secara bermakna dalam  perubahan ruang hidup dan ruang laut mereka.

Mendorong pemerintah melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap setiap aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan lingkungan maupun aturan pemanfaatan ruang laut. Hentikan relokasi paksa desa Kawasi ke permukiman ecovillage dan cabut peraturan Bupati nomor 72 tahun 2023 tentang pelaksanaan relokasi desa Kawasi.(aji/rilis)

Bagikan

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terkait
DaerahHeadline

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Berkelanjutan Dihadang Akurasi Data

Halmaherapedia—Akurasi data menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan...

DaerahHeadlinePeristiwaSerba-serbi

Diguyur Hujan, Kabut Asap Masih Pekat, Tergantung Arah Angin dan Titik Api 

Halmaherapedia- Kota Ternate dan sebagian wilayah di Maluku Utara sudah diguyur hujan...

Halmahera UtaraHeadline

Sebagian Warga Halmahera Utara Mulai Kesulitan Air Bersih

Halmaherapedia– Dampak kemarau benar-benar mengancam kelangsungan hidup warga. Di  beberapa desa  di...

HeadlineNasionalPolmas

Ini Masukan RUU Masyarakat Adat dari Para Pihak  kepada Baleg DPR  

Halmaherapedia--Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), dihadiri oleh...