Halmaherapedia– Sejumlah organisasi mahasiwa di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate yang tergabung dalam Aliansi BEM Bergerak, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Ternate pada, Senin (15/6/2026).
Aksi tersebut, menyuarakan beberapa kebijakan presiden yang dianggap merugikan masyarakat, dan kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini.
Para mahasiswa bergerak dari kampus menuju ke Kantor Walikota di Jalan Pahlawan Revolusi Ternate dengan turut membawa berbagai spanduk dan pamphlet yang berisi protes dan gugatan kepada pemerintah yang berkuasa saat ini.
Koordinator Aksi, Imam Irwan, dalam orasinya menyampaikan bahwa aksi ini merupakan respon dari kondisi ekonomi Indonesia yang semakin memburuk, serta kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Melihat situasi nasional saat ini, aksi ini hadir sebagai bentuk respons terhadap arah kebijakan pemerintah, termasuk kenaikan BBM serta melemahnya nilai tukar rupiah saat ini. Kondisi ini berdampak langsung pada kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat,” ujar Imam.
Selain soal kondisi ekonomi nasional serta kenaikanharga BBM, Aliansi BEM juga menyoroti program prioritas pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Mereka menilai, program prioritas pemerintah masih bermasalah baik dari arah kebijakan, maupun implementasinya.
Program MBG dan Koperasi Merah Putih, menurut Presiden BEM Unkhair, M. Fatahuddin Hadi, harus dievaluasi agar tidak membebani anggaran negara dan tidak mengganggu program prioritas lainnya.
“Jika idak berjalan efektif, pemerintah harus meninjau kembali pelaksanaannya agar tidak membebani APBN dan mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan maupun kesehatan,” tegas Fatahudin.
Para mahasiswa turut menyampaikan 16 tuntutan yang meminta adanya sikap pemerintah.Yakni, tenurunkan harga BBM cabut UU TNI dan UU Polri, turunkan harga sembako tangkap mafia BBM di Ternate. Usut tuntas kasus pembunuhan Haltim-Halteng, tolak proyek ciant seawall.
Mendesak militer kembali ke barak dan menghapus program MBG dan Koperasi Desa. Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Mendesak presiden mencopot Bahlil Lahadalia dan Natalius Pigai dari jabatan menteri. Pemerintah juga didesak mengesahkan UU Masyarakat Adat dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis. Meminta diwujudkan pendidikan gratis dan meningkatkan kesejahteraan guru.
Menyiapkan mitigasi sektor transportasi dan kebutuhan dasar di Maluku Utara. Mendorong skema kuota Pertalite di Maluku Utara, mengoptimalkan APBD untuk kepentingan rakyat Maluku Utara dan mendesak Gubernur Maluku Utara segera membayarkan gaji P3K yang masih tertunggak. (mg1)
Komentar