Halmaherapedia– Maluku Utara sebagai salah satu sentra kelapa di Indonesia ternyata mendapat perhatian pusat. Daerah ini masuk dalam salah satu wilayah sasaran rencana program pengembangan kepala dari PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I. Perusaan pelat merah milik negara ini bersiap mengembangan kebun kelapa di atas lahan seluas 50 ribu hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan salah satunya adalah Maluku Utara.
Langkah ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus menjawab tingginya kebutuhan kelapa dalam negeri. Direktur Utama PTPN I Teddy Yunirman Danas Jumat (25/7/2025) di Jakarta mengatakan, wilayah atau provinsi yang masuk dalam rencana pengembangan perkebunan kelapa itu mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tenggara.
Ada 11 Provinsi akan menjadi focus pengembagan komoditas kelapa di Subholding Supporting Co PTPN Group.
Dia bilang rendana aksi tanam pohon kelapa tersebut bakal dimulai September 2025, dan menjadi bagian dari program jangka menengah PTPN.
Menurut Teddy, upaya pengembangan perkebunan kelapa ini penting mengingat menjadi kebutuhan pangan nasional secara nasional bukan hanya beras, gula, atau minyak goreng, tetapi juga komoditas lain yang digunakan oleh masyarakat sehari-hari
“Langkah ini dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional, sekaligus menjawab tingginya kebutuhan kelapa dalam negeri,” ujarnya.
Teddy menambahkan, kelapa memiliki peran besar dalam kuliner Nusantara, misalnya masakan Padang yang sangat bergantung pada santan kelapa. Sayangnya, pengembangan kebun kelapa rakyat saat ini dinilai belum maksimal.
Karena itu, PTPN akan menggandeng lembaga riset independen mengkaji rencana ini secara menyeluruh. Mulai dari studi kelayakan hingga teknis budidaya. Targetnya, proyek ini bisa menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.
Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo memastikan program ini akan dijalankan dengan memperhatikan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Kajian mendalam akan dilakukan agar aspek lingkungan, sosial, dan regulasi bisa terpenuhi. “Lahan cadangan kami cukup luas dan tersebar di beberapa provinsi. Program ini diawali dengan proses kajian yang komprehensif agar terpenuhi aspek kebermanfaatan dan keberlanjutan. PTPN I berharap program ini bisa berjalan baik dan mendukung stabilitas harga pangan nasional,” jelas Aris.(aji/dtc)
