Muhajirin: Harapan Publik Pembengunan Merata dan Menyentuh Hak Dasar
Halmaherapedia–Reses seorang anggota DPRD itu tak sekadar agenda formal dewan, lebih dari itu, menjadi ruang penting mendengar langsung suara rakyat tanpa sekat dan perantara. Itu salah satu pesan penting yang disampaikan Muhajirin Bailusy salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari daerah pemilihan Kota Ternate dan Halmahera Barat di hadapan masyarakat di Jailolo selatan dan Ibu Halmahera Barat.
“Wakil rakyat harus hadir mendengar langsung persoalan masyarakat,”ujarnya.
Setelah itu memperjuangkannya dalam kebijakan dan program pembangunan. Menurutnya, dengan turun langsung ke lapangan, kebijakan yang lahir diharapkan benar-benar berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
Muhajirin yang juga Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Malut dalam resesnya di Halbar ini, sekaligus menutup seluruh rangkaian reses masa sidang kedua 2026. Total menyambangi 8 titik di Kota Ternate dan Halmahera Barat. Titik terakhir yang disambangi adalah warga desa Hijrah Jailolo Selatan dan Gam Ici Kecamatan Ibu.
Di Desa hijrah warga menyuarakan fasilitas pendidikan di SMA Negeri 5 dan 6 yang belum memadai seperti Laboratorium Komputer, ruang kelas yang rusak hingga masalah air bersih di sekolah tersebut.
Selain itu, mereka juga suarakan fasilitas Pertanian, air bersih warga, infrastruktur berupa jalan tani. Tidak itu saja ada juga jalan menuju TPA di kecamatan Sahu serta tunjangan perangkat desa dalam 6 bulan belum direalisasikan
“Alhamdulillah, seluruh agenda telah kami tuntaskan. Dua desa di Halbar jadi titik terakhir,” ujar Muhajirin Rabu (20/5/2026).
Muhajirin juga mengapresiasi partisipasi masyarakat selama reses. Antusiasme itu menurutnya, menunjukkan besarnya harapan publik terhadap pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ada beragam aspirasi menyangkut infrastruktur. Dari persoalan jalan dan jembatan, drainase, bantuan sosial, akses jaringan telekomunikasi, jalan tani, sarana-prasarana pertanian, hingga kebutuhan sektor pendidikan.
Tidak itu saja, tokoh masyarakat, pemuda, dan tokoh perempuan, pelaku UMKM serta pihak sekolah juga aktif menyampaikan usulan dan kebutuhan yang selama ini belum tersentuh maksimal oleh pemerintah.
“Seluruh aspirasi yang masuk tidak akan berhenti sebagai catatan seremonial semata, tapi diperjuangkan sesuai kewenangan lembaga,”ujarnya.
Nanti dipilih mana sesuai kewenangan DPRD kabupaten/kota dan ranah DPRD Provinsi Maluku Utara.
“Yang pasti, seluruh aspirasi masyarakat tetap dikawal dan diperjuangkan sesuai kewenangan,”katanya.
Muhajirin berharap, hasil reses dapat menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran, merata, dan menyentuh kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat bawah.(*)
Komentar